Hutan Adat Belum Terlindungi dengan Baik

Suarindonesia –  Status hutan adat yang dimiliki masyarakat belum bisa terlindungi dengan baik.

Banyak kasus menunjukan tergerusnya hutan adat akibat pengembangan wilayah aktivitas usaha.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, pada 2013 lalu konflik tertinggi di areal perkebunan dengan jumlah 175 kasus.

Total luasan konflik 527.939,27. Data BPN, dari jumlah konflik agraria 7.491, yang bisa diselesaikan 1.778 kasus, masih tersisa 5713.

Sementara berdasarkan dengan PKP2B dan izin usaha pertambangan (IUP), konflik agraria tertinggi di wilayah kabupaten Tanah Laut, 62 kasus danTanah Bumbu 60 kasus.

Disusul Kotabaru, sembilan kasus, Tabalong tiga kasus, kabupaten Banjar tiga kasus, dan Balangan, satu kasus. Total 138 Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih.

Sementara HGU di dalam kawasan hutan ada 37 perusahaan dengan jumlah lokasi 547, dan total luasan 30.523 hektare.

Kepala Dinas Kehutanan Kalsel,

Hanif Faisol Nurofiq mengakui ada beberapa hutan adat di Kalsel.

Berapa jumlah pastinya, Hanif menyebut akan melakukan inventarisir terlebih dahulu.

“Memang ada titik hutan adat. Namun kita akan rapatkan dengan detail nanti kawasan-kawasan mana yang ada perhutanan adatnya,’’ kata Hanif.

Disebutkan, jika kemudian ada hutan adat maka bisa dikerajasamakan agar hutan dilindungi dan dikelola dengan baik.

“Ya supaya hutan kita terpetakan dengan baik dan sekaligus dikelola dengan baik pula,’’ kata dia.

Sementara, Perwakilan masyarakat adat Meratus, Baderi (29) mengungkapkan saat ini masyarakat Batang Alai Timur, HST sedang resah dengan informasi turunnya izin perkebunan lahan sawit di kawasan Meratus dengan total luasan 3.000 hektare.

Hal ini juga yang akan berdampak pada munculnya konflik agraria.

Sebab sejak puluhan tahun lalu, masyarakat bergantung pada hutan.

Pencaharian utama masyarakat adat Meratus adalah berkebun. Berkebun juga jadi dasar ritual masyarakat adat.

“Bila tidak ada kebun, budaya pun akan punah. Beda dengan masyarakat perkotaan. Pembukaan lahan sawit, akan mengambil kebun-kebun masyarakat adat.

Apalagi informasinya, beberapa kecamatan masuk dalam area pembukaan lahan sawit,’’ bebernya.

Masyarakat adat tak memiliki surat-surat kepemilikan tanah. Apalagi, batas antar desa tidak jelas.

“Sejarahnya sebelum Indonesia merdeka, masyarakat adat mengelola kebun,’’ katanya.(RW)