SuarIndonesia – Fokus utama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi ekonomi dan keuangan pada peningkatan pajak dan pelayanan publik.
“Kita apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Balangan yang mendukung Pemerintah Provinsi Kalsel dalam pembangunan Kantor Samsat,” ucap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi disela rapat kerja bersama mitra kerjanya, pada Senin (4/11/2024).
Yani Helmi mengatakan upaya Pemkab Balangan itu melalui Bappeda Kalsel dinilai sangat membantu meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Kami secara kelembagaan dan pribadi mengapresiasi Pemkab Balangan yang telah berperan aktif dalam membantu Pemprov Kalsel untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui pembangunan Kantor Samsat,” ujar Yani Helmi.
Ia pun berharap langkah yang dilakukan Pemkab Balangan ini menjadi contoh bagi kabupaten lain.
“Ini bisa menjadi acuan bagi kabupaten lain. Jika pendapatan kabupaten bagus, maka secara otomatis APBD kabupaten tersebut akan meningkat,” tambahnya.
Dikesempatan itu Paman Yani juga mendorong Bapenda Kalsel melakukan kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah kabupaten terkait optimalisasi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Kami mendorong Bapenda membuat MoU dengan kabupaten terkait peningkatan APBD Kalsel dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang pada tahun 2023 mencapai Rp 2 miliar naik hingga Rp 18 miliar.
“Saya sangat senang dengan peningkatan ini, terutama karena saya termasuk yang turut mensosialisasikan pajak air permukaan ini,” ucapnya.
Menurutnya sosialisasi ini mendapat respons positif dari kalangan pengusaha lokal yang ikut berkontribusi dalam peningkatan APBD Kabupaten.“Respon positif dari para pengusaha lokal sangat berarti bagi peningkatan APBD di daerah,” pungkasnya.
Karena itu ia berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha terus terjalin baik untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Rapat kerja yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini dengan mengundang para mitra kerjanya, yakni Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Biro Perekonomian Provinsi Kalsel dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpim) Provinsi Kalsel.
Serta perusahaan daerah, seperti PT Jamkrida Kalsel, PT Bangun Banua, Bank Kalsel dan PT Ambapers. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
