SuarIndonesia — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dilakukannya pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi MBG hingga menguji produk pangan yang akan disalurkan pada sasaran program.
“Kami pastikan sasaran menerima manfaat tanpa adanya risiko kesehatan lain, termasuk adanya keracunan,” kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM Ema Setyawati dalam seminar nasional di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Ema mengatakan pengawalan terhadap keamanan pangan pada program MBG dilakukan melalui penerapan mitigasi risiko dan komunikasi risiko keamanan.
Keamanan tersebut dijalankan sepanjang proses pemasokan bahan pangan, proses produksi hingga sampai ke sasaran untuk dikonsumsi.
Hal tersebut dilakukan karena pemerintah ingin memberikan makanan bergizi yang aman, tidak hanya memastikan manfaat gizi yang optimal saja, tetapi juga menghindari adanya potensi risiko kesehatan yang lebih besar akibat konsumsi pangan yang terkontaminasi dan tidak memenuhi standar keamanan pangan.
“Pedoman mitigasi risiko meminimalkan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) untuk mendukung keberhasilan program MBG,” ujar dia.
BPOM juga mengkaji tiap kasus KLB-KP yang ada untuk memastikan penyebab hingga akar masalah terjadinya KLB, meminimalisasi potensi risiko kasus serupa terulang di wilayah lain serta menyusun langkah-langkah antisipatif dan korektif.
Menurutnya kajian risiko perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai lintas sektor terkait dan pakar dengan berbagai bidang keilmuan. Maka dari itu, perlu dibentuk panel expert dari berbagai disiplin ilmu untuk mendukung program kegiatan itu.
Di samping itu BPOM juga mengambil sampling dan melakukan pengujian. Sampling didapat dari 70.712 lokus area konsumsi yang mencakup sekolah, madrasah, pesantren hingga posyandu.
Metode yang digunakan adalah stratified random sampling, dengan parameter uji berpatok pada aturan PerMenkes No.2 Tahun 2023 dan PerBaPaNas No.10 Tahun 2024.
Upaya lain yang dijalankan BPOM adalah melakukan inspeksi dapur, dengan tujuan memastikan implementasi cara produksi pangan olahan di satuan pelaksana sesuai dengan tata laksana yang tepat.
“BPOM juga turut melakukan pengawasan pada rantai distribusi pangan. Itu dimulai dari gudang bahan baku, diantar ke dapur sampai datang ke sekolah, posyandu dan pesantren untuk dikonsumsi,’ katanya.
Upaya terbaru yang akan BPOM lakukan, katanya, yakni melanjutkan program kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dalam pembentukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) serta mengimplementasikan arahan Bappenas guna mewujudkan satuan pelayanan yang optimal.
Adapun pelatihan SPPI untuk gelombang III bakal dimulai pada bulan Mei-Juli 2025.
“Dari program MBG ini ada nilai yang dapat dipetik pemerintah yaitu pentingnya standar dan pengawasan yang ketat, pentingnya sistem pemantauan evaluasi, sinergi dengan akademisi dan tenaga riset hingga keberlanjutan adaptasi kebijakan peningkatan kompetensi,” kata Ema, melansir dari AntaraNews. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
