DUKCAPIL jadi Jantung Data Kependudukan Nasional

- Penulis

Jumat, 16 Mei 2025 - 20:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum MWA PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025). (Foto: ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Silaturahmi dan Rapat Kerja Forum MWA PTN-BH 2025 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (9/5/2025). (Foto: ANTARA/HO-Puspen Kemendagri)

SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya posisi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai jantung data kependudukan nasional.

Ia meminta penguatan sistem digital layanan Dukcapil agar semakin andal dan aman dalam mendukung transformasi digital nasional.

“Dukcapil ini memang jantung, jantung data yang paling basic, dan mungkin paling lengkap se-Indonesia. Dan itu digunakan oleh semua, banyak sekali, baik pemerintah maupun swasta,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Ia menekankan identitas kependudukan digital (IKD) merupakan salah satu komponen utama dari Digital Public Infrastructure (DPI), yang mendukung pelayanan digital sektor publik dan swasta. Bersama dengan data sharing dan digital payments, IKD menjadi tulang punggung infrastruktur digital nasional yang aman dan efisien.

Melalui IKD, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas di dunia digital dengan aman dan berbasis persetujuan pemilik data. Oleh karena itu, Tito meminta infrastruktur digital Dukcapil terus diperkuat, termasuk kapasitas penyimpanan data, bandwidth, server, dan sistem cadangan (backup storage).

Sehingga ketika terjadi persoalan data, hal tersebut dapat segera dimitigasi. Tito juga meminta agar kapasitas petugas yang berperan dalam menginput data kependudukan di daerah terus ditingkatkan.

Pasalnya, peran mereka sangat penting dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari data kematian, kelahiran, perpindahan alamat, hingga status pernikahan.

Baca Juga :   MENDAGRI Tito: Data Dukcapil Fondasi E-Government

Ia menambahkan posisi Dinas Dukcapil di daerah bersifat semi vertikal. Artinya, keberadaannya berada di bawah struktur pemerintahan daerah, namun pembinaan teknis serta pengangkatannya ditentukan melalui Surat Keputusan (SK) Mendagri.

Dirinya menyebut kebijakan tersebut bertujuan menjaga agar Dinas Dukcapil memiliki komunitas tersendiri yang solid. Hal ini tidak lepas dari peran penting mereka dalam mengelola data kependudukan di daerah. Posisi tersebut perlu diisi oleh figur yang tidak hanya memahami keterampilan manajerial, tetapi juga teknis.

Lebih lanjut, Tito meminta jajaran Ditjen Dukcapil untuk lebih maksimal dalam mendorong peningkatan perekaman KTP-el. Langkah ini agar data masyarakat dapat terekam dalam sistem dan memperoleh pelayanan administrasi dari negara.

“Saya minta jajaran Dukcapil, tolong Pak Teguh lebih proaktif, untuk lebih agresif mengejar masyarakat-masyarakat yang belum terdata dalam layanan jemput bola Dukcapil,” tutur Tito dilansir dari AntaraNews. (*/ut)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

MK Tetapkan Minimal Tiga Indikator Status Bencana Nasional
TERSANGKA Karhutla Bertambah jadi 89 Orang
HAJI ISAM Tetap Aktor Penting Penanganan Karhutla Kalsel, Meski Bukan Koordinator
MASSA AKSI Mulai Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR/MPR RI
PRAPERADILAN Febrie Ditolak
KASUS Korupsi Kouta Haji: Hakim Tolak Perlawanan Eks Menag Yaqut
TERBAKAR Mobil Pick up Bermuatan 10 Jerigen Solar
KPK: Korupsi di Pengadaan Bisa Bikin Kualitas Pembangunan Turun

Berita Terkait

Jumat, 28 Agustus 2026 - 20:32

TERSANGKA Karhutla Bertambah jadi 89 Orang

Jumat, 28 Agustus 2026 - 13:38

HAJI ISAM Tetap Aktor Penting Penanganan Karhutla Kalsel, Meski Bukan Koordinator

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:44

MASSA AKSI Mulai Membubarkan Diri dari Depan Gedung DPR/MPR RI

Kamis, 27 Agustus 2026 - 22:29

PRAPERADILAN Febrie Ditolak

Kamis, 27 Agustus 2026 - 20:07

3 TON Sisik Trenggiling Gagal Diselundupkan

Kamis, 27 Agustus 2026 - 19:36

KASUS Korupsi Kouta Haji: Hakim Tolak Perlawanan Eks Menag Yaqut

Rabu, 26 Agustus 2026 - 21:46

TERBAKAR Mobil Pick up Bermuatan 10 Jerigen Solar

Rabu, 26 Agustus 2026 - 19:48

KPK: Korupsi di Pengadaan Bisa Bikin Kualitas Pembangunan Turun

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca