SuarIndonesia — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) adalah fondasi utama dalam pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government).
Selain itu data Dukcapil juga menjadi fondasi sistem Satu Data Indonesia karena merupakan basis data penduduk yang paling lengkap dan diperbarui secara real time.
“Keduanya fondasi datanya adalah data Dukcapil. Karena apa? Karena sekali lagi, data terlekat dan ter-update tiap hari, tiap menit, tiap detik, itu adalah data Dukcapil,” kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito mengungkapkan data Dukcapil saat ini mencakup sekitar 297 juta penduduk Indonesia atau mendekati 99 persen populasi, yang dilengkapi dengan identitas biometrik seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), hingga iris mata.
Ia menegaskan penguatan infrastruktur digital adalah fondasi penting dalam mewujudkan layanan publik yang semakin terintegrasi.
Digitalisasi pemerintahan bertujuan mempermudah masyarakat memperoleh layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah.
Berbagai layanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga administrasi pemerintahan nantinya akan terintegrasi dalam satu platform digital.
Selain itu, Tito menegaskan kualitas data Dukcapil yang terus diperbarui secara real time menjadi modal penting dalam mewujudkan integrasi data lintas kementerian dan lembaga guna mendukung pengambilan kebijakan pemerintah yang lebih cepat dan akurat.
Mendagri menilai inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan dapat dilakukan secara optimal dan real-time.
Karena itu, ia mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan optimal. Ia menegaskan, gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital, mulai dari jaringan, sistem keamanan, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital.
Selain itu, kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan Dukcapil semakin prima. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” tutur Mendagri dilansir dari Antara.
Tito menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE atau e-government.
Presiden, kata dia, telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin implementasi SPBE di Indonesia. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
