DPRD KALSEL Minta Polda Keluarkan Maklumat Larangan Penggunaan Cantrang

SuarIndonesia – Anggota DPRD Kalsel, minta pihak Polda  keluarkan maklumat larangan penggunaan cantrang di wilayah perairan laut Kalsel.

“Kita ketahui, kalau sudah berbicara ribuan kilometer luas lautnya itu lintas sektornya Polda Kalsel dan mengeluarkan instruksi atau maklumat terkait aturan.

Supaya konflik antara nelayan dan kapal luar ada batasan ketegasannya.

Pemprov juga harus melakukan hal yang sama,” kata Muhammad Yani Helmi usai menggelar sosialisasi Perda Retribusi Jasa Usaha, di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Sabtu (29/1/2022)

Menurut Paman Yani sapaan akrabnya, Penggunaan cantrang dinilai cukup merugikan nelayan lokal di provinsi ini.

Terlebih, keahlian yang dimiliki mereka hanya bergantung pada penggunaan alat tangkap tradisional.

“Polri sebagai pihak keamanan harus selaras dengan Pemda Kalsel, bagaimana caranya mengatasi masalah kapal cantrang yang terus beroperasi masuk ke wilayah perairan laut Kalsel.

Tentu, sangat jelas terjadinya konflik-konflik dengan nelayan luar. Terlebih, kami sangat miris melihatnya, meski ‘memaklumi’, tapi cantrang tersebut kita ketahui sudah menghabiskan ikan-ikan yang ada di laut, lalu para nelayan kita ini mau makan apa?. “Sekali lagi, jelas ini harus diakomodir,” jelasnya.

Paman Yani juga beranggapan kapal cantrang yang masuk merupakan tamu tak diundang, dan juga sudah banyak merugikan nelayan termasuk merusak habitat dan kehidupan ikan-ikan di laut.

“Kalau ini habis, katakanlah dengan cara yang tidak benar anak cucu kita mau makan apa nanti. Semuanya untuk kelestarian alam,” tegasnya

Yani Helmi juga menyambut baik atas dikeluarkannya instruksi penertiban serta penindakan kapal cantrang dari luar yang masuk ke perairan laut Bumi Saijaan dari Kapolres Kotabaru, AKPB M Gafur Aditya Harisada Siregar.

“Saya mengapresiasi Polres Kotabaru yang mengeluarkan instruksi tentang dilarangnya kapal cantrang yang beroperasi di daerah kawasan perairan kelautan Kotabaru,” bebernya

Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalimantan Selatan juga mengatakan dengan masuknya kapal cantrang sudah banyak merusak ekosistem dan biota laut.

Menurutnya pesisir laut di Kalsel bukan hanya Kotabaru, tetapi di Kabupaten Banjar, Batola hingga Tanah Laut juga ada. Katakanlah, ada kapal cantrang dari Jatim dan Jateng bahkan ada dari Sulawesi.

“kami dari legislatif di DPRD Kalsel meminta agar Polda Kalsel ikut memfasilitasi hal tersebut, dengan harapan kapal cantrang yang beroperasi dan telah menyalahi aturan itu bisa ditertibkan,” harapnya.

Ia juga berharap, Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Kelautan dan Perikanan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penertiban yang diinisiasi pihak kepolisian sebagai mitra ini.

“Kita berharap pemerintah dan aparat keamanan dapat menanggapi hal ini secara baik dan serius, “tutupnya (*/HM)