SuarIndonesia – Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan kadernya tak lagi jadi penguasa legislatif tetapi harus bisa menjadi Kepala Daerah. Hal ini juga harus dibuktikan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada Pilkada 2020 mendatang.
Meskipun nama kadernya sudah untuk pilkada gubernur dan wakil gubernur, tetapi dia enggan membocorkan. Tetapi yang jelas PDIP harus berada di dalam lingkaran kekuasaan.
“Survei (Pilgub Kalsel) sudah ada. Saat ini proses pemetaan politik dan survei juga telah dilakukan DPP PDIP. Jadi, tunggu saja, paling lambat Januari 2020 nanti akan kami umumkan,” ucap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada awak media, usai memberi materi dalam Rapat Tiga Pilar PDIP Tingkat Daerah Provinsi Kalsel di Sekretariat DPD PDIP Kalsel, Jalan A Yani Km 5,8, Banjarmasin, Senin (4/11/2019).
Didampingi Sukur Nababan, Putra Nababan, Djarot Syaiful Hidayat, Arif Wibowo, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP yang memiliki 8 kursi lebih merapat ke calon petahana, Gubernur Sahbirin Noor diduetkan dengan kader partai.
Hasto lagi-lagi enggan membeberkannya. “Yang jelas, semua akan diputuskan DPP PDIP dengan mempertimbangkan berbagai masukan. Kami masih mencari kombinasi yang terbaik dalam Pilkada Kalsel 2020 mendatang,”ucap Hasto.
Bahkan, Hasto juga memastikan, kalau DPP PDIP juga mendengarkan masukan dari DPD PDIP Kalsel dan DPC-DPC PDIP se-Kalsel dalam memetakan perpolitikan yang ada di Bumi Kalimantan Selatan.
“Ini karena, even Pilkada menjadi atensi khusus dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri, termasuk Pilkada yang digelar di 7 kabupaten/kota serta Provinsi Kalsel,’’ ujarnya.
Didesak apakah PDIP menyiapkan kader menjadi pemimpin daerah atau tidak. Menurutnya, tentu saja akan menyiapkan yang didasari hasil survei dan pemetaan politik dengan mendengarkan harapan rakyat.
“Jadi, apakah nanti diputuskan mencalonkan kader partai atau kombinasi, akan kami persiapkan termasuk rencana mengusung kandidat di 7 Pilkada Kabupaten dan kota di Kalsel. Termasuk siapa yang akan diusung sebagai calon gubernur-wakil gubernur masih berproses di DPP PDIP,” demikian tegas anggota DPR RI ini.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
