DISESAK Agar Bakeuda Segera Mencairkan Dana Hibah Rp 10 Miliar

SuarIndonesia – Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Lutfi Saifuddin mendesak pemerintah provinsi melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) segera mencairkan dana hibah untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 sebesar Rp10 miliar.

“Karena dana hibah itu belum cair, sehingga kami meminta kepada Pemprov Kalsel melalui Bakeuda, apabila DPA nya sudah keluar, maka dana hibah PON itu segera dicairkan,” ucapnya Senin (20/9/2021)

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan, atlet saat ini sudah persiapan untuk segera berangkat ke PON Papua bahkan official sebagian sudah ada yang berangkat kesana untuk mempersiapkan fasilitas disana.

Lutfi Saifuddin juga mengapresiasi komitmen KONI Kalsel, memberangkatkan atlet sebanyak 111 orang, pelatih 52 orang, personil Brimob Kalsel 21 orang, sehingga jumlah seluruhnya dari kontingen Kalsel ke PON Papua sekitar 250 orang.

“Kami apresiasi komitmen Ketua Umum KONI Kalsel, yang memberangkatkan seluruh atlet yang lolos Pra PON, dengan resiko kekurangannya mungkin akan beliau tanggulangi,” ucapnya.

Sebelumnya ujar Lutfi, sudah diskusi dengan pihak KONI Kalsel melalui sekretarisnya bahwa pihak KONI insyaallah dengan anggaran Rp10 miliar yang disiapkan Pemprov Kalsel memberangkatkan sebanyak 111 atlet ke PON Papua.

Dan mengenai kekurangan anggaran yang semula diusulkan Rp18 miliar, namun akhirnya disetujui diperubahan anggaran sebesar Rp10 miliar, maka kekurangnnya nantinya akan menjadi pemikiran pihak KONI.

Sedangkan keberangkatan kontingen Kalsel itu menggunakan dana talangan (hutangan), karena memang dana hibah Rp10 miliar di perubahan anggaran 2021 belum cair.

“Semoga Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan 2021 cepat keluar sehingga bisa dicairkan,” harapnya.

Lebih jauh Lutfi menambahkan, pihaknya sudah lakukan pertemuan dengan Koni Pusat di Jakarta tentang pelaksanaan PON XX tahun 2021 Papua.

Kepala Bakeuda Kalsel Agus Dian Noor mengatakan belum cairnya dana hibah PON Papua Rp10 miliar di anggaran perubahan 2021 karena masih menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Jakarta. “Saat ini lagi proses evaluasi di Mendagri,” ujar Agus.

Agus menambahkan setelah anggaran perubahan 2021 kemarin sudah disetujui, dan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kalau nanti hasil evaluasi itu sudah keluar, maka selanjutnya proses DPA.

“Kita mengharapkan waktunya paling tidak 15 hari, kalau bisa 8 atau 10 hari sudah keluar hasil evaluasi tersebut,” ucapnya.

Ditambahkannya karena itu kalau sudah keluar hasil evaluasinya, maka kita bisa terbitkan DPA nya, sehingga kami harapkan di awal Oktober bisa cair anggarannya.

“Anggaran itu mungkin bisa cair tidak sampai PON berakhir, diperkirakan diakhir bulan September keluar hasil evaluasinya maka bisa dicairkan anggaran PON,” tutup Agus. (HM)