DICABUT Pengaturan Pembatasan Harga Gabah dan Beras

- Penulis

Rabu, 8 Maret 2023 - 23:53

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman

Suarindonesia – Surat edaran yang ditandatangani Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada 20 Februari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat edaran itu berisi tentang pengaturan batas atas harga beli gabah dan beras.

Pencabutan surat edaran itu dikeluarkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi pada Selasa, 7 Maret 2023. Surat edaran pencabutan surat ditujukan kepada para pelaku penggilingan padi di Indonesia dan Direktur Utama Perum Bulog.

Pencabutan batas atas pembelian gabah dan beras itu disambut gembira oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel, Syamsir Rahman.

Pria ini sebelumnya sempat melayangkan protes kepada Bapanas atas kebijakan pembatasan harga tersebut.

Kebijakan sebelumnya, pembelian tertinggi 4.500 per kilogram gabah, sedangkan bagi petani Kalsel menurut Syamsir untuk mendapatkan untung minimal harga 6.500 perkilogram.

“Alhamdulillah pemerintah pusat melalaui Bapanas sudah mendengar keluhan para petani dan penggilingan padi atas terbitnya peraturan pembelian batas atas harga gabah dan beras,” kata Syamsir, Rabu (8/3/2023).

Pencabutan edaran sebelumnya, ujar Syamsir, adalah bukti pemerintah mulai memperhatikan nurani petani.

Baca Juga :   UJI KOMPETENSI Bahasa Inggris di Polda Kalsel

Ia menegaskan sudah membuat usulan kepada pemerintah pusat untuk mengkaji ulang dan melihat secara menyeluruh biaya produksi yang dikeluarkan petani terutama di Kalsel.

Disebutnya, harga jual gabah dan beras masing-masing daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan. Biaya produksi petani di Jawa lebih rendah dibandingkan di Kalsel karena lahannya rawa.

“Harga yang ditetapkan Bapanas sebelumya menguntungkan bagi petani di Jawa, tapi tidak bisa diterapkan di Kalsel atau pulau Kalimantan.

Makanya kami mengusulkan ada klaster perwilayah seperti pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Harus dibedakan harga beli dengan melihat biaya produksi petani.

Di Kalimantan tentu lebih tinngi biayanya karena memproduksi padi di lahan rawa.

Kita tunggu peraturan berikutnya dengan mengajak daerah lain termasuk Kalsel untuk menyusun harga tersebut,” pungkasnya.(RW)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

JEMAAH HAJI Kloter 13 Asal Tanah Bumbu-Kotabaru Tiba
PWI KALSEL Dorong Puluhan Media Bisa Terverifikasi Dewan Pers Tahun Ini
PEMKO BANJARMASIN Dukung Layanan Devisa Bank Kalsel untuk UMKM dan Ekspor-Impor
PT BANGUN BANUA Kalsel Apresiasi Tranformasi Bank Kalsel Menjadi Bank Devisa
RESMI LAUNCHING, Gubenur Muhidin Ajak Masyarakat Transaksi Devisa di Bank Kalsel
BANK KALSEL Resmi Jadi Bank Devisa, Siap Layani Transaksi Internasional
OJK Ingatkan Status Bank Devisa Jadi Tantangan Penguatan Manajemen Risiko
GUBERNUR Muhidin Jadi Nasabah Perdana, Bank Kalsel Resmi Sandang Status Bank Devisa

Berita Terkait

Senin, 22 Juni 2026 - 19:16

PT BANGUN BANUA Kalsel Apresiasi Tranformasi Bank Kalsel Menjadi Bank Devisa

Senin, 22 Juni 2026 - 19:14

RESMI LAUNCHING, Gubenur Muhidin Ajak Masyarakat Transaksi Devisa di Bank Kalsel

Senin, 22 Juni 2026 - 19:12

BANK KALSEL Resmi Jadi Bank Devisa, Siap Layani Transaksi Internasional

Senin, 22 Juni 2026 - 19:09

OJK Ingatkan Status Bank Devisa Jadi Tantangan Penguatan Manajemen Risiko

Senin, 22 Juni 2026 - 19:07

GUBERNUR Muhidin Jadi Nasabah Perdana, Bank Kalsel Resmi Sandang Status Bank Devisa

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:10

DIBEDAH Bapperida Balangan Indikator Makro Daerah

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:06

DIPERSIAPKAN Pemkab Balangan Skema Nonton Bareng Piala Dunia

Jumat, 19 Juni 2026 - 22:00

DIPAPARKAN Gubernur Muhidin di Hadapan Kemenhut, Menkopolkam dan Lembaga Terkait Kesiapan Kalsel Hadapi Karhutla

Berita Terbaru

Wamenham Mugiyanto saat diwawancara awak media usai Uji Publik RUU HAM di Samarinda, Senin (22/6/2026) malam. (Foto: Antara/A Rifandi)

Hukum

REVISI UU HAM Jamin Perlindungan Aktivis

Selasa, 23 Jun 2026 - 00:46

Jemaah haji Kloter 13 Debarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru tahun 1447 H / 2026 M saat mengikuti acara penyambutan di asrama haji di Kota Banjarbaru setelah tiba di tanah air, Senin (22/6/2026). (Foto: PPIH Debarkasi Banjarmasin)

Kalsel

JEMAAH HAJI Kloter 13 Asal Tanah Bumbu-Kotabaru Tiba

Selasa, 23 Jun 2026 - 00:37

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. (Foto: Anadolu Agency)

Internasional

KEIR STARMER Mundur jadi PM Inggris

Selasa, 23 Jun 2026 - 00:31

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca