BUSYRO Muqoddas: Posisi Pansel KPK Pelik, Rawan Tekanan Politik Istana

SuarIndonesia — Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas mengatakan posisi panitia seleksi pimpinan KPK saat ini sangat pelik.

Dikutip dari CNNIndonesia, Busyro mengaku khawatir ada tekanan politik dari Istana yang berdasarkan kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Posisi pansel sekarang ini posisi yang pelik sekali, dikhawatirkan, saya sangat khawatir nanti ada tekanan politik dari Istana. Wajar sekali kalau tekanan politik itu didasarkan kepada kepentingan presiden,” kata Busyro ditemui di kantornya, Yogyakarta, Jumat (19/7/2024).

Busyro menyebut PP Muhammadiyah sudah menyurati Presiden Jokowi pada Mei 2024 lalu yang meminta agar pembentukan pansel demokratis dan transparan.

“PP Muhammadiyah sudah berkirim surat kepada presiden, enggak digubris. Nggak apa-apa, kita sudah biasa,” kata Busyro.

Busyro juga berharap pansel agar terbuka kepada publik dalam metode seleksi capim KPK nantinya. Menurutnya, penyaringan nama-nama kandidat sebaiknya melibatkan unsur lain, seperti ahli, aktivis, serta tokoh yang memiliki rekam jejak dan reputasi positif.

Pansel juga sebaiknya diberikan otoritas melakukan uji publik, demikian pula ketika tahapan sudah sampai ke legislatif.

“DPR perlu membentuk panel juga, jangan ditentukan sepihak oleh DPR. Panel ini juga melakukan uji di Komisi III,” katanya.

Di sisi lain Busyro juga meminta pansel KPK saat ini lebih peka melihat nama-nama yang sudah mendaftar. Ia menyoroti empat mantan pegawai KPK yang mendaftar.

Keempat nama itu adalah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK Harry Muryanto; mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono; mantan Kepala Training Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) Hotman Tambunan; dan mantan Kepala Bagian Rumah Tangga KPK Arien Marttanti Koesniar.

Keempat orang ini sekarang tergabung dalam IM57+ dan merupakan bagian dari puluhan pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi ASN. TWK diselenggarakan mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Orang-orang bagus itu, qualified (memenuhi syarat). Ya mudah-mudahan nggak (tereleminasi) lah, panselnya peka,” kata Busyro.

Busyro menyebut keempat orang itu pernah menjadi koleganya sewaktu dirinya menjabat sebagai pimpinan KPK periode 2011-2015.

“Mereka satu periode dengan saya juga, empat tahun,” katanya.

Anggota Pansel KPK Ivan Yustiavandana dan Ahmad Erwin Yustika telah mendatangi sejumlah lembaga penegak hukum untuk meminta masukan terkait seleksi pimpinan KPK.

“Ya, biasa. Kami minta masukan dari beliau-beliau di KPK,” ujar Ivan yang juga dikenal sebagai Kepala PPATK di markas KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/6/2024) bulan lalu. [*/UT]