BURUH Desak DPRD Kalsel Memfasilitasi, Minimal 30 Perwakilan Mendiskusikan dengan DPR RI

SuarIndonesia -Buruh desak DPRD Kalsel memfasilitasi, minimal 30 perwakilan dari mereka untuk bisa mendiskusikan dengan DPR RI.

Ketika itu, ribuan buruh tergabung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, menyampaikan tuntutannya terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (22/10).

Koordinator aksi Sumarlan menyampaikan poin-poin penting terkait oandangan mereka terhadao Undang-Undang yang mereka anggap tidak pro rakyat tersebut.

“Kami merasa dibohongi negara dengan adanya Undang-Undang ini.

Kami minta kepada Ketua DPRD Kalsel, Supian HK untuk memfasilitasi kami agar bisa menyampaikan kegelisahan para kaum buruh di Kalsel kepada DPR RI,” ujarnya dalam orasi.

DPRD Kalsel agar bisa menghadirkan perwakilan DPR RI ke Kalsel untuk berdiskusi dan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi.

Selain itu, selama ini pihaknya selaku masyarakat dituding menyebarkan hoaks terkait penghapusan pesangon.

“Pemerintah mengatakan kami menyuarakan hoaks tentang penghapusan pesangin, padahal kami tidak pernah mengatakan itu.

Kami tau pesangon masih ada tapi jumlahnya yang dikurangi,” teriaknya.

Jika tak diindahkan, ia menambahkan, kaum buruh di Kalimantan Selatan akan kembali menggelar aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak lagi.

“Iya jika tidak dihiraukan, tanggal 4 November kami akan turun ke jalan lagi,” ujarnya.

Penyampaian aspirasi tersebut disaksikan langsung Ketua DPRD H, Supian HK.

Untuk informasi tambahan, tuntutan kaum buruh tersebut terangkum dalam 5 poin

Yakni menolak sekeras kerasnya UU Omnibus Law Cipta K yang disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020.

Meminta presiden RI untuk membatallan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menerbitkan Perppu dan atau mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Meminta dprd Provinsi kalsel untuk mendampingi aliansi buruh menyerahkan secara langsung kepada DPR RI kajian dan atau sandingan UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU No 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.

Tolak upah murah dan minta kenaikan upah minimum provinsi tahun 2021 minimal 8%.

Meminta DPR RI, DPRD Provinsi serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk tetap fokus terhadap penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Bukan malah menciptakan undang-undang yang merampas hak buruh. (ZI)