Suarindonesia – Kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan calon jamaah umrah Indonesia melakukan perekaman biometrik mendapat penolakan dari pengusaha travel dan agen yang tergabung di Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (FKPPIUH) Kalimantan Selatan.
Sikap penolakan tersebut ditandai dengan aksi damai puluhan anggota FKPPIUH Kalsel di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (3/10/2018).
Koordinator Lapangan, Saridin Salimin mengatakan bahwa calon jemaah umrah dan masyarakat seluruh Indonesia secara serentak melakukan aksi damai menolak perekaman biometrik yang harus dilakukan di kantor VFS Tasheel.
Saridi mengungkapkan, pemerintah Arab Saudi menetapkan syarat baru untuk pengurusan visa umrah, yaitu sebelum mengajukan visa wajib diambil data biometrik terlebih dahulu berupa foto dan sidik jari.
“Aturan ini sangat memberatkan warga negara Indonesia khususnya kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah umrah, karena sebaran geografis dan kantor VFS Tasheel hanya satu di tiap provinsi,” tuturnya.
Massa mendesak pola VFS-Tasheel dihentikan karena memberatkan bagi jemaah umrah dan haji asal Kalsel. Menurut Saridi, sistem biometrik menjadi kendala bagi masyarakat daerah terpencil karena biaya mengurus umrah menjadi makin besar. Jadi, sistem ini dinilai bentuk kezoliman.
“FKPHU Kalsel menolak sistem ini. Penerapan biometrik secara sepihak yang dioperatori VFS-Tasheeel pada proses pengajuannya visa umrah berpotensi merugikan masyarakat Indonesia yang hendak umrah,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Urusan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Zainal Arifin berjanji meneruskan aspirasi FKPHU Kalsel ke pemerintah pusat agar mendapatkan respon. (BY)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
