Kedua mantan Kepala Kantor PT Pos di Kotabaru pada waktu dilakukan penahanan
SuarIndonesia – Terbukti korupsi dua mantan Kepala Kantor Pos di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
Keduanya menikmati uang negara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.
Dua terdakwa ketika itu sebagai pejabat PT Pos Indonesia di Kabupaten Kotabaru ini divonis bersalah, Rabu (11/5/2022).
Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang diketuai, Jamser Simanjuntak di hadapan kedua terdakwa yang hadir secara virtual di Ruang Sidang Pengadilan Tipikor Banjarmasin.
Terdakwa Didi Ansari mantan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Pantai divonis pidana penjara selama tujuh tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp 300 juta yang jika tidak dibayarkan diganti dengan hukuman penjara selama empat bulan.
Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara Rp 2,9 Miliar lebih dan jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa.
“Apabila harta benda yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama tiga tahun,” bunyi amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Jamser Simanjuntak.
Sedangkan terdakwa Sapriadi Mantan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Tanjung Batu, divonis penjara selama empat tahun dan enam bulan serta denda Rp 200 juta subsider pidana penjara selama empat bulan.
Selain itu, terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian sebesar Rp 585 juta lebih yang jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita Jaksa.
Jika harta bendanya tak mencukupi juga, maka diganti dengan hukuman penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan.
Dengan putusan ini artinya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa Didi Ansari dengan Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan terdakwa Sapriadi dengan dakwaan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyertakan pertimbangan yang memberatkan yakni selain kedua terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi tapi juga menyebabkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap PT Pos Indonesia.
Atas vonis tersebut, kedua terdakwa yang didampingi pemasihat hukumnya, Ernawati menyatakan untuk pikir-pikir.
“Pikir-pikir yang mulia,” kata penasihat hukum pasca berkomunikasi dengan kedua kliennya itu.
Hal sama dengan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kotabaru juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut.
Dri fakta-fakta rangkaian persidangan sebelumnya, kedua terdakwa diketahui menyelewengkan dana milik PT Pos Indonesia baik pada komponen program tabungan e-Batarapos, pembayaran daring hingga melalui pembuatan akun nasabah fiktif.
Dari praktik curang keduanya, timbul kerugian keuangan negara mencapai total lebih dari Rp 3 Miliar. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
