Suarindonesia – Komite Anti Korupsi Indonesia Kalimantan Selatan (KAKI Kalsel) meminta usut tuntas kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diungkap anggota Bareskrim Mabes Polri dan Dit Reskrimsus Polda Kalsel.
“Kita tahu ketika itu ada beberapa perusahan yang bergerak transportir, dan ada dugaan perusahaan sudah lama mengirim BBM ilegal.
Artinya, pihak Polda Kalsel selaion periksa atas dugaan terlibatnya pihak SPBU, orang-orang lainnya, juga memeriksa siapa pemilik perusahaan transportir ini. Termasuk jika terlibatnya pihak SPBU,’’ kata Ketua KAKI Kalsel A Husaini, Selasa (18/12).
Dikatakan, ada dugaan selama ini dokumen dari surat jalan dan lainnya bukan dari Pertamina.
“Jadi surat itu berkedok transportir, padahal diangkut BBM ilegal.
Pengusutan tuntas oleh penyidik agar memberikan efek jera kepada mafia BBM.
Karena jelas sangat menyengsarakan masyarakat dan kerugian negara cukup besar,’’ ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, bukti dari penggerebekan di gudang penampungan diketahui milik PT Azema Sugih Enegeri (ASE)
dari 12 truk tangki BBM 5000 liter juga ada 4 truk milik PT Azeba Sugih Energi (ASE), 1 truk PT Mutiara Perdana Indah (MPI).
Sedang, dua truk bak kayu berisi tangki PT EBB, kemudian satu truk bok serta empat dumptruk bermuatan tangki solar.
Polisi juga turut mengamankan dua mobil pick-up berisi belasan jerigen, perangkat komputer serta uang tunai ratusan juta yang diduga hasil dari transaksi ilegal itu.
Untuk TKP di PT ASE, Berangas Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola) disita uang Rp135 juta dengan BBM 61 ribu liter.
Dan gudang yang ada di Sungai Tabuk uang disita Rp109 juta dan BBM 6 ribu liter.
Bahkan sebelumnya beberapa waktu yang lalu diketahui, LSM KAKI Kalsel, sempat turun ke jalan menggelar aksi demo, mendatangi Kantor PT Pertamina Area Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, menuntut agar Pertamina mengefektifkan kembali, Satgas BBM dan mengawasi penyimpangan BBM bersubsidi dengan melibatkan kepolisian, TNI, Pers, dan LSM.
“Kami ingin PT Pertamina dapat berbuat untuk masyarakat dengan mengefektifkan kembali satgas BBM,’’ ujarnya ketika itu.
Husaini juga mendesak, diusut indikasi BBM bersubsidi yang diduga dilarikan ke sektor pertambangan.
“Kalau ini terjadi, lama-lama negara akan bangkrut, karena pemerintah pusat selalu mensubsidi BBM,’’ tegasnya.
Ia mengakui saat itu dengan adanya aksi ini agar mengetuk pihak stakeholder mengambil langkah dalam merubah paradigma, dan mainsed untuk ke depan lebih baik.
Bahkan ketika aksi, yang saat itu Sales Area PT Pertamina Indro saat menerima pengunjuk rasa menyatakan, pihaknya sangat merespon aspirasi yang disampaikan kepada PT Pertamina.
Dan akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait lainnya. (ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
