Suarindonesia – Tiga pucuk pimpinan Pemko Banjarmasin yang selama ini tampak mesra belakangan kembali bergolak. Ibarat tanda-tanda keretakan mulai kembali tercium antara pucuk pimpinan Pemko dengan petinggi ASB di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Bahkan pada awalnya diyakini Rmrumor belaka. Pasalnya, para petinggi baru saja melakukan acara car free day di Jakarta beberapa minggu lalu, acara BSF yang berhasil dengan sukses. Demikian juga jalannnya pemerintahan mulai pembahasan anggaran hingga mutasi pejabat eselon II, III, dan IV terus berjalan dengan baik dan sangat rapi.
“Saya sebagai panglima ASN di Pemko Banjarmasin mempunyai kewajiban untuk menjaga situasi supaya kondusip. Meski sebenarnya secara pribadi kamu ingin membuka. Namun saya pastikan setelah Pemilu akan saya buka semuanya dan ini istilah Mop April,’’ papar Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Drs H Hamli Kursani kepada awak media, di Humas Pemko Banjarmasin, Jumat (12/04/2019).
Hamli selain membenarkan adanya internal Pemerintah Kota Banjarmasin mulai kurang mesra lagi menyusul rumor pergantian jabatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Drs H Hamli Kursani. Bahkan kisruh Hamli Kursani jilid dua pernah terjadi pergunjingan setelah dinonaktifkan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina setahun bulan tepatnya 10 April 2018.
Hamli Kursani membenarkan ada kemungkinan diberhentikan dari jabatannya. Namun, ia enggan membuka detail rumor pencopotannya.
Hamli ingin menjaga kondusivitas internal menjelang coblosan Pemilu 2019. Selepas pemilu, Hamli akan membuka ke publik ihwal gejolak yang belum padam ini.
“Ini kan suasana pemilu, maka sudah kewajiban saya menjaga suasana kondusif. Karena sekda juga harus mengutamakan menjaga kondisi ini sesuai Pancasetia Korpri yakni mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,” ucap Hamli Kursani yang memint awak media bersabar.
Bahkan, dia masih menjalankan rutinitas sebagai Sekdako Banjarmasin. Kalaupun harus diberhentikan, ia siap melawan lagi keputusan Ibnu Sina. Sebab, Hamli mengklaim seorang petarung ketika melawan penonaktifan dirinya pada medio 2018 lalu.
“Apalagi saya pernah mati suri sudah (dinonaktifkan). Orang yang pernah mati suri tak takut lagi dengan mati, karena dinonaktifkan kemarin kan mati suri anggapannya toh. Oleh karena itu, saya akan habis-habisan setelah pemilu nanti,” ungkap Hamli.
Ditanya apakah sudah membawa persoalan ke Provinsi Kalsel? Menurut Hamli, memang sudah melaporkan persoalan tersebut kepada Gubernur Kalsel H Sabirin Noor. Bahkan pihaknya juga sudah melaporkan persoalan ke Sekdaprov Kalsel, namun sampi kini masih menunggu kelanjutan hasil laporan yang sudah diketahui BKD Provinsi Kalsel.
Dari catatan selama menjabat pucuk pimpinan di Pemko Banjarmasin bahwa Walikota H Ibnu Sina dan Sekdako Drs H Hamli Kursani pernah berseteru karena Ibnu menonaktifkan Hamli tanpa alasan gamblang. Persoalan ini sampai dimediasi Ombudsman Kalsel. Setelah lima bulan diparkir Ibnu, Hamli kembali menduduki Sekdako Banjarmasin pada 5 Oktober 2018.(SU)
