SuarIndonesia — Ribuan buruh di Kalimantan Selatan bakal menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Kamis (25/11/2021).
Aksi demonstrasi tersebut merupakan bentuk penolakan para kaum buruh atas upah murah yang didapat selama bekerja sebagai karyawan di tempat kerjanya
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto, pun memastikan bahwa setidaknya ada 2.000 buruh yang bakal menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Lambung Mangkurat.
“Titik kumpul di Lapangan Kamboja jam 11 siang. Dari situ, long march ke Gedung DPRD Kalsel,” ungkapnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Rabu (24/11/2021).
Selain menolak upah murah, massa aksi juga melayangkan tuntutan untuk pencabutan SE Menaker dan Mendagri RI serta SK Gubernur Kalsel, terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Lalu, meminta agar UMP Kalsel Tahun 2022 itu naik. Dari lima sampai delapan persen.
Seperti diketahui, UMP Kalsel di Tahun 2022, yaknu sebesar Rp2.906.473,32 atau naik 1,01 persen. Jika dirupiahkan, hanya naik Rp29 ribu dari UMP tahun sebelumnya.
UMP Rp2.9 juta per bulan itu mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2022 mendatang.
Disinggung apakah ada kemungkinan SK itu dicabut atau dianulir? Yoeyoen mengatakan, pencabutan atau penganuliran SK itu pernah terjadi di Kalsel.
Kemudian menurutnya, gerakan aksi unjuk rasa yang dilakukan tidak hanya dilakukan di Kalsel. Tapi merata di seluruh daerah di Indonesia.
“Karena SE yang dikeluarkan Menaker itu sudah seperti surat sakti saja. Kami melihat, itu sudah seperti intervensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dan itu akan kami lawan,” tegasnya.
Di sisi lain, dalam tuntutan massa aksi, pihaknya juga meminta agar DPRD Kalsel bisa menghadirkan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor ke hadapan mereka untuk menanggapi keluhan pihaknya.
“Kami ingin, wakil rakyat tidak hanya sekedar menampung-menampung aspirasi saja. Tapi juga berbuat. Kami meminta kepada DPRD Kalsel untuk bisa menghadirkan gubernur,” tekannya.
Lebih jauh, Yoeyoen juga berharap, DPRD Kalsel bisa menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Termasuk, menyampaikan apa yang menjadi aspirasi buruh.
“Dan apabila tuntutan kami tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, aksi serupa tentu akan berlanjut,” janjinya.
Hal itu diungkapkan Yoeyoen bukan tanpa alasan, lantaran menurutnya aksi unjuk rasa yang digelar bukan hanya untuk kepentingan kaum buruh. Tapi juga untuk kemaslahatan seluruh masyarakat.
Yoeyoen menilai upah murah membuat daya beli masyarakat menurun. Imbasnya, tentu akan mengganggu perekonomian. Lebih jauh, kenaikan upah yang sudah ditetapkan itu pun menurutnya adalah sebuah penghinaan bagi kaum buruh.
“Niknya hanya sekadar 1,01 persen saja. Dan itu hampir merata di seluruh Indonesia. Bayangkan, per hari hanya naik Rp967 per hari. Untuk beli kopi atau teh es saja tidak cukup. Bayar parkir pun nombok. Apakah itu yang dikatakan layak?” cecarnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
