RESTO APUNG Digoyang, Sekda Banjarmasin Mendadak “Amnesia”

RESTO APUNG Digoyang, Sekda Banjarmasin Mendadak “Amnesia”

SuarIndonesia – Legalitas restoran terapung di atas sungai Martapura, siring depan Balai Kota Banjarmasin menjadi samar. Apakah restoran itu sudah mengantongi izin atau belum?

Tanda tanya ini muncul manakala Sekda Banjarmasin, Hamli Kursani, mengeluarkan pernyataan ngambang. Hamli mendadak “amnesia”. Dia mengaku lupa apakah pernah mengeluarkan izin prinsip restoran itu atau tidak.

“Izin prinsip memang tugas saya yang mengeluarkan. Tapi seingat saya belum pernah menandatangani izin prinsip. Saya lupa apakah berkasnya pernah diserahkan untuk saya ditandatangani,” ujar Hamli di hadapan para demonstran di lobi balai kota, Rabu (21/10/2020).

Ya, keberadaan restoran yang baru diresmikan pada September, bertepatan dengan rangkaian peringatan hari jadi Banjarmasin ke – 494 itu disoal. Keberadaannya secara permanen di atas sungai menuai protes dari sejumlah Ormas. Mereka menilai keberadaannya sudah melanggar aturan.

“Ada bangunan restoran terapung di atas sungai. Sementara warga di bantaran digusur. Tapi kenapa bangunan itu diperbolehkan. Di Perda sudah jelas itu dilarang,” ucap Ketua DPD Pemuda Islam Kalsel, Muhammad Hasan, selaku koordinator aksi.

Restoran itu diketahui memang dibangun bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemko. Tapi dari hasil urun beberapa koperasi. Pemko hanya sebatas membantu untuk perizinannya.

“Tapi yang pasti melanggar aturan. Membangun di bantaran sungai. Jangan ditabrak Perda yang dibuat dengan anggaran tak sedikit. Jadi untuk apa dibuat Perda,” tambah Hasan.

Menurut Hasan, restoran itu bisa saja di atas sungai asalkan tak permanen. Dalam artian posisinya bisa berpindah-pindah. “Jangan permanen. Silakan jalan ke mana saja. Kalau sudah selesai kembali lagi,” katanya.

Hamli pun berjanji bakal mencari titik terang terkait legalitas restoran terapung tersebut, dengan mengkonfirmasi ke SKPD yang memiliki kewenangan perizinan.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin. “Nanti saya konfirmasi ke DPMPTSP. Saya akan panggil Kepala DPMPTSP, jawaban paling lambat tiga hari mulai hari ini,” tukas Hamli. (SU)

 166 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

1 Comment

  1. biarlah org menilai manfaat resto apung bagi masyarakat banjarmasin…
    yg jelas resto apung di miliki oleh 21 koperasi yg kl di hitung anggotanya melabihi 5000 org semua itu masyarakat banjarmasin
    bangunan yg ada bukan permanen jadi tidak melanggar PERDA…
    nah skrg tergantung masyarakat banjarmasin aja menilai…

    silakan di pikirkan bersama siapakah yg di rugikan dengan adanya resto apung …

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: