SuarIndonesia — Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Dishut Kalsel) merancang pembangunan Arboretum Mangrove sebagai pusat konservasi dan edukasi mangrove di Kabupaten Tanah Laut.
Kepala Dishut Kalsel Fathimatuzzahra di Banjarbaru, Jumat (21/11/2025), mengatakan Arboretum Mangrove ini sangat penting karena di provinsi ini masih banyak lahan mangrove yang masih membutuhkan rehabilitasi.
“Berdasarkan peta nasional pada 2023, Provinsi Kalsel memiliki 81.774 hektare mangrove, namun 31.154 hektare di antaranya masih membutuhkan rehabilitasi,” ujarnya.
Ia menuturkan berbagai kendala dihadapi seperti biofisik, teknik penanaman, pemilihan jenis, hingga pemahaman masyarakat ikut menjadi perhatian utama dalam strategi pengelolaan.
“Ekosistem mangrove penting sebagai benteng alam pesisir, habitat biota perairan, serta penyerap karbon yang efektif dalam mitigasi perubahan iklim,” ungkapnya.
Sebagai langkah cepat pembangunan pusat konservasi mangrove, Dishut Kalsel menggelar Workshop Penyusunan Rencana Arboretum Mangrove yang berlangsung pada 20-21 November 2025.
Fathimatuzzahra menjelaskan workshop ini sebagai langkah awal untuk memperkuat arah pembangunan Arboretum Mangrove sebagai pusat konservasi dan edukasi di Kalsel.
Arboretum Mangrove ini, kata dia, akan berfungsi secara multi, yakni pusat riset, pendidikan, wisata alam, dan inventarisasi keanekaragaman hayati.
Ia juga menegaskan upaya ini strategis, mengingat provinsi ini memiliki sedikitnya 22 jenis mangrove serta enam tumbuhan asosiasi, sehingga keberadaan arboretum sangat strategis untuk memperkuat data ilmiah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian alam.
Setelah kegiatan workshop, Dishut Kalsel dan jajaran meninjau calon lokasi Arboretum Mangrove di Kabupaten Tanah Laut, kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan dokumen rencana yang solid dan aplikatif.
“Kegiatan ini menjadi komitmen bersama untuk memperkuat konservasi mangrove dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan di Kalsel,” ujar Fathimatuzzahra dilansir dari AntaraNews.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pihak strategis dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, meliputi SKPD, dinas lingkungan hidup, perguruan tinggi, penyuluh kehutanan, KPH, serta kelompok tani hutan dari berbagai daerah. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
