SuarIndonesia – Belum adanya hasil kejelasan pada Rapat Dengar Pedapat Umum (RDPU) pada Senin, 19 Juni 2023 silam, mengenai perbaikan jalan nasional di Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel,
Ketua Komisi III, H. Sahrujani beserta rombongan anggota DPRD Kalsel kembali adukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jum’at (7/7/2023).
Dalam pertemuan di Gedung Muhammad Sadli II, rombongan Anggota DPRD Kalsel meradang mengetahui bahwa belum ada skema pendanaan dan jadwal realisasi yang jelas untuk penanganan longsor KM 171.
“Bentuk tindaklanjut dari pertemuan ini, Ditjen Minerba Kementerian ESDM akan melakukan rapat bersama Kementerian PUPR dan pihak perusahan tambang, yang dijadwalkan minggu depan,” terang Sahrujani.
Meskipun kecewa dan geram, DPRD Kalsel akan menunggu, namun dengan syarat, yakni dalam minggu ini harus ada hasil final tentang pihak mana yang harus bertanggungjawab serta seperti apa bentuk pertanggungjawabannya terhadap kerusakan KM 171 yang disinyalir merupakan dampak dari kegiatan pertambangan batubara ilegal di area tersebut.
“Harapannya ini adalah terakhir kalinya DPRD Kalsel harus datang kesini untuk mengawal percepatan penyelesaian masalah KM 171, sudah berjalan 10 bulan.
Namun tak kunjung menemukan titik terang, ini sangat berdampak pada perekonomian Kalsel,” keluh Sahrujani mengingat Tanah Bumbu digadang-gadang sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
Sahrujani menjelaskan sedikit angin segar ada pada jalan alternatif, Ditjen Minerba Kementerian ESDM setuju untuk mengupayakan perbaikan agar lebih nyaman digunakan.
“Mulai minggu depan, jalan alternatif yang ada akan diperbaiki. Dan jalan existing yang ada tetap akan dilanjutkan dengan menunggu hasil RAB dan rapat lagi mereka dengan beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Kalsel, jadi kita penuh harapan dalam akhir bulan ini sudah selesai permasalahan 171,” ucap Sahrujani.
Selain itu rombongan DPRD juga bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satunya Anang Rosadi dari LSM Gerak Jalan Lurus, dirinya menuntut ketegasan pemerintah untuk sesegera mungkin mencarikan solusi konkret untuk kerusakan Jalan Nasional ini.
“Kita minta jangan bermain retorika. ESDM memiliki kemampuan untuk merekomendasikan, memang bukan mereka yang memperbaiki, tapi mereka memiliki power, kita minta minggu depan itu harus sesuai janjinya!” tegas Anang.
Selain itu ia juga mendesak pemerintah melalui kementerian-kementerian terkait untuk mengambil perannya masing-masing.
“Keinginan kita adalah ketika ada yang harus ditekan tanggungjawabnya, semua institusi yang ada harus menekan agar mereka bertanggungjawab, kalau ada yang “melindungi”, berarti apakah mereka melakukan permainan di dalamnya ?. Hal itu yang kita pertanyakan,” katanya. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
