Suarindonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan optimalisasi data statistik dalam mendukung pembangunan daerah, disampaikan pada Rapat Koordinasi Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Dukungan Kegiatan Statistik dalam rangka Optimalisasi Cakupan Data Pertumbuhan Ekonomi yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Kamis (4/9/2025).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menekankan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan, termasuk pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah.
“Surat edaran ini diharapkan menjadi pedoman sekaligus penguatan komitmen bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mendukung kegiatan statistik secara menyeluruh,” ujarnya.
Empat poin utama yang ditekankan dalam surat edaran tersebut meliputi:
Penguatan koordinasi dengan BPS sebagai pembina data statistik;
Kewajiban perangkat daerah menyusun dan melaporkan data sesuai tupoksi;
Optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan;
Komitmen mewujudkan Satu Data Indonesia di daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel menambahkan bahwa Biro Kesra berperan dalam memfasilitasi perumusan kebijakan, baik di bidang mental-spiritual, pelayanan dasar, maupun non-pelayanan dasar.
“Biro Kesra mengawal visi-misi kepala daerah agar kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun batin, benar-benar dapat terwujud. Selain itu, Biro Kesra juga berperan mengkolaborasikan SKPD pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar agar berkontribusi sesuai indikator kinerja yang ditetapkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, menegaskan pentingnya sinergi antar-OPD dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) sesuai Perpres.
“OPD adalah produsen data, Kominfo sebagai wali data, dan BPS sebagai pembina data statistik sektoral. Semua kegiatan ekonomi harus dihitung sebagai PDRB,” katanya.
Mukhanif menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen sebagaimana digaungkan Presiden RI, Prabowo Subianto, hanya dapat dicapai dengan dukungan data sektoral yang rinci dan valid.
“Data triwulanan sangat penting untuk memantau perkembangan ekonomi. Triwulan I biasanya terjadi kontraksi karena APBD belum efektif, sementara sektor hilirisasi industri diproyeksikan lebih besar dibanding pertambangan. Target Kalsel 8,1 persen bukan hal mustahil jika kita disiplin pada data,” ujarnya.(ADV/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
