SuarIndonesia — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat desa melalui kesiapsiagaan posko, patroli, dan pemantauan titik api.
“Untuk imbauan kami kepada pemerintah daerah yang berpotensi karhutla, siagakan posko dan satgas karhutla hingga ke tingkat desa,” kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Langkah tersebut, menurut Berton, perlu dilakukan untuk mengantisipasi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.
Berton mengatakan pihaknya juga meminta pemerintah daerah melakukan patroli dan pemantauan titik api, terutama di lahan gambut. Selain itu, diperlukan pula menegakkan larangan membuka lahan dengan cara membakar.
Upaya pencegahan, kata dia melanjutkan, juga perlu dilakukan melalui pembasahan lahan gambut menggunakan sekat kanal yang telah tersedia maupun sumur bor untuk membantu mengurangi risiko kebakaran.
Selain memperkuat pencegahan di tingkat wilayah, BNPB kemudian juga meminta pemerintah daerah menyiagakan layanan kesehatan dan menyampaikan informasi mengenai kualitas udara kepada masyarakat guna mengantisipasi dampak asap akibat karhutla.
Lalu kepada masyarakat, BNPB mengimbau agar tidak membakar lahan, kebun, maupun sampah untuk kepentingan apa pun. Masyarakat juga diminta memastikan puntung rokok dan api unggun benar-benar padam setelah digunakan.
Sebelumnya, Berton telah menyampaikan BNPB menyiagakan personel dan peralatan di sejumlah wilayah untuk mengantisipasi munculnya titik api baru di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.
“Tentu penanganannya tetap kami siagakan, baik itu personel maupun peralatan yang ada di kabupaten/kota di mana wilayah terbakar terjadi,” kata Berton, melansir dari Antara.
Ia juga menyampaikan bahwa personel yang disiagakan itu tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Kalimantan Tengah sebanyak 16.387 personel, Kalimantan Barat 14.458 personel, Sumatera Selatan 12.287 personel, dan Kalimantan Selatan 7.927 personel.
Selain personel, peralatan penanganan karhutla juga tetap disiagakan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, serta satuan tugas di tingkat kabupaten dan kota. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
