Suarindonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Khalid Maksum Bappeda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Kamis (21/8/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, didampingi Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, serta melibatkan jajaran perangkat daerah terkait.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam arahannya menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan SPPG sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini sangat penting sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi masyarakat, seluruh pihak harus berkomitmen dan bergerak bersama agar target pembangunan SPPG dapat tercapai,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa program ini merupakan komitmen bersama yang harus dilaksanakan secara terukur dan berkesinambungan.
“Program ini adalah komitmen bersama yang harus kita laksanakan secara terukur dan berkesinambungan, agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menjelaskan bahwa percepatan pembangunan SPPG di daerah telah ditetapkan melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Berdasarkan aturan tersebut, setiap provinsi, kabupaten, dan kota diminta menyiapkan tiga lahan untuk pembangunan SPPG.
“Di Kalimantan Selatan saat ini sudah terbangun 52 SPPG, dengan 27 unit yang telah beroperasi, sebagian besar berasal dari swasta. Pemerintah daerah tidak diperkenankan membangun langsung, tetapi hanya menyiapkan lahan. Untuk Kalsel sendiri, lahan sudah disiapkan, dan kita bertindak sebagai koordinator dengan kabupaten/kota,” terangnya.
Ia menambahkan, SPPG terbanyak saat ini berada di Kota Banjarbaru dengan 9 unit, sementara masih terdapat tiga kabupaten/kota yang belum memiliki SPPG, yakni Tabalong, Hulu Sungai Utara, dan Barito Kuala.
Dalam kegiatan Monev ini, hadir pula tim pusat dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Tim tersebut melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan lahan yang telah diusulkan pemerintah daerah.
“Jika lahan yang diusulkan dinyatakan layak, maka pembangunan akan segera dilakukan tahun ini dengan target 20 unit SPPG. Harapan saya, 13 kabupaten/kota di Kalsel masing-masing bisa mendapatkan porsi satu unit, termasuk dari provinsi. Sisanya akan dibagi untuk daerah yang bisa mendapat dua unit,” jelasnya.
Selain rapat koordinasi, tim Monev juga dijadwalkan langsung turun ke lapangan untuk memverifikasi lahan yang diajukan.
Galuh Tantri juga menuturkan bahwa sekretariat Satgas Manajemen Bina Gizi (MBG) Provinsi Kalimantan Selatan berada di Bappeda sebagai bentuk memfasilitasi kantor bagi ketua regional BGN wilayah Kalsel, yang terdiri dari para anggota Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kalsel, guna memudahkan koordinasi.
“Monitoring dan evaluasi ini penting agar program percepatan pembangunan SPPG benar-benar sesuai dengan rencana. Dengan adanya verifikasi langsung, kita berharap target pembangunan SPPG dapat terealisasi secara merata di seluruh daerah,” pungkasnya.
Proses ini melibatkan seluruh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Bappeda kabupaten/kota se-Kalsel.(ADV/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
