Suarindonesia – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 yang berhasil tak lepas tugas masa berat yang membuat 40 petugasnya Panwaslu sakit, tiga meninggal hingga ada petugas melahirkan di saat melakukan pengawasan.
Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kalsel Ir Iwan Setiawan mengatakan hal tersebut pada acara Media Gathering bertema “Bersinergi: menentukan masa depan” di Hotel Area Barito Banjarmasin, Sabtu, (22-23/06/2019).
Gathering mengambil thema ‘Bersinergi Menentukan Masa Kd’, Iwan mengakui bahwa Bawaslu Kalsel dalam menyukseskan Pemilu 2019 secara demokratis harus “dibayar” dengan adanya korban jiwa petugas.
“Ketiga pengawas demokrasi tiga yang gugur pada saat menjalankan tugas pada Pemilu 2019 tadi akan dibayar dengan mahal,” tuturnya.
Sementara itu, Iwan Setiawan mengatakan, ada sekitar 40 orang petugas ad hoc atau di kecamatan, kelurahan/desa dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus masuk rumah sakit, karena kelelahan pada gelar Pemilu pada 17 April 2019.
“Bahkan, ada dua petugas kita yang perempuan sampai harus melahirkan di saat-saat bekerja itu,” ucap Iwan Setiawan.
Dia menyebutkan, fenomena adanya petugas yang sampai melahirkan saat bertugas itu terjadi di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola).
“Bahkan yang di Batola itu, tepatnya petugas di TPS di Kecamatan Rantau Badauh melahirkan usai dia menyerahkan laporan ke Panwascam, hanya 20 menit usai itu harus dibawa ke RS untuk melahirkan,” bebernya.
Iwan mengatakan, tidak hanya masalah itu saja yang ingin disampaikan, namun juga tentang evaluasi usai gelaran itu bagi petugasnya hingga kepaling bawah.
Menurut dia, dari hasil evaluasi kinerja para Panwascam se-Kalsel atau sekitar 106 kecamatan di provinsi ini, hanya tiga kasus yang melanggar kode etik, yakni, ada di Kabupaten Banjar, Batola dan Hulu Sungai Utara (HSU).
“Selebihnya Alhamdulillah melaksanakan tugas dengan baik,” paparnya.
Menurut dia, para petugas ad hoc Bawaslu Kalsel sudah akan berakhir, yakni, untuk Panwascam yang terakhir itu pada 30 Juli 2019.
“Saat ini kita mulai mempersiapkan untuk gelar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di mana akan ada tujuh kabupaten/kota dan provinsi,” tuturnya.
Menurut dia, Pilkada yang diperkirakan akan dilaksanakan sekitar Desember 2020 tersebut, tujuh bulan sebelumnya akan mulai dibentuk petugas Bawaslu Kalsel Ad Hoc ini.
“Tapi untuk informasi, uang kehormatan akan ditingkatkan nantinya,” beber Iwan.
Sementara itu, Doddy Yulihartanto SE MM Kasubag Hukum, Humas dan Hubal Bawaslu Kalsel menyampaikan terkait acara Gathering tersebut menjelaskan, hanya untuk mempererat Bawaslu dengan insan media yang terjalin kerjasama sangat baik saat ini.
“Ini sebagai upaya kita meningkatkan kerjasama ke depannya, agar terus bersinergi,” pungkasnya.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
