PEMERINTAH MENGATUR Regulasi PNS yang Boleh Menikmati KPR Tapera

SuarIndonesia -Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana TAPERA, Eko Hariantoro menjelaskan Pemerintah telah mengatur regulasi PNS yang boleh menikmati KPR Tapera.

Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang dirilis pada Juni 2020 lalu.

Dalam aturan itu disebutkan PNS yang boleh ikut harus tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diukur berdasarkan Take Home Pay (THP) per orang.

Sementara Besaran THP per orang yang masuk kategori MBR adalah dari rentang upah minimum daerah sampai maksimal Rp 8 juta per bulan.

“Kalau di atas Rp 8 juta tidak bisa mendapatkan manfaat KPR, kredit bangun rumah, atau kredit renovasi rumah,” katanya.

Syarat lain yang mesti dimiliki, PNS bersangkutan belum memiliki rumah, kemudian belum pernah mendapatkan subsidi perumahan.

“Kalau PNS sudah mempunyai tabungan sama dengan potongan 12 bulan, dia sudah mendapatkan manfaat tersebut,” tambahnya.

Setiap PNS mesti yang ingin memiliki KPR setidaknya memiliki masa kepesertaan minimal 12 bulan

Sementara itu,  Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan M Syaripuddin usulkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bisa ikut memiliki hunian dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Tapera.

Menurut M.Syaripuddin selain PNS para Pegawai P3K juga merupakan ASN yang bisa menikmati program tabungan rumah jangka panjang.

“Dengan bantuan mereka juga kinerja pemerintah bisa makin baik, tak salah jika mereka mendapatkan hak yang sama,” ujar bang Dhin sapaan akrabnya, Sabtu (12/6/2021)

Bang Dhin juga mengatakan tak hanya PNS, TNI ,POLRI, dan BUMN, tetapi juga tenaga kontrak dan honorer atau pun P3K di Banua nantinya juga mendapatkan program wajib dari pemerintah pusat tersebut. (HM)