PDIP Tolak Perda Syariah, Peraturan Harus Sesuai Konstitusi

- Penulis

Selasa, 20 November 2018 - 10:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarindonesia – PDI Perjuangan menolak peraturan daerah (perda) berlandaskan ketentuan agama seperti perda syariah dan perda injil. Bagi PDIP, perda syariah tidak ada, karena semua aturan harus turunan dari konstitusi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan semua peraturan di tingkat daerah harus menginduk pada konstitusi, yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Buat kami tidak ada perda syariah, peraturan daerah mana, provinsi mana, yang ada seperti itu? Semua aturan harus diturunkan dari konstitusi kita,” ucap Hasto saat ditemui di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (19/11).

Dalam konstitusi dan Pancasila, kata Hasto, aturan dibuat untuk menempatkan setiap warga negara di kedudukan yang sama, tidak dibedakan berdasarkan agama. Sementara perda berbasis aturan agama bertentangan dengan semangat itu.

Namun Hasto membuat pengecualian kepada beberapa daerah yang diperbolehkan membuat aturan khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Baca Juga :   GEISZ CHALIFAH Diperiksa KPK Jadi Saksi Kasus Mantan Bupati Kukar

“Kalau untuk Aceh kan situasinya otonomi khusus, dengan melihat kekhasan daerah,” tutur dia.

Hasto mengatakan keputusan PDIP ini tidak berpengaruh pada elektabilitas. Yang terpenting adalah menjalankan Negara sesuai konstitusi.

Sebelumnya perda berbasis agama, seperti syariah dan injil, menjadi pembicaraan publik usai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan penolakan. PSI berpendapat perda syariah dan injil hanya menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara.(CNNIndonesia/RA)

Komentar Facebook

Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Berita Terkait

KEMENPAR: Perjelas Peran Pusat-Daerah di Destinasi Wisata
MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin
BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan
KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya
PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan
GANTIKAN HNW, Sohibul Iman Dilantik jadi Wakil Ketua MPR RI
ADA 22 PERSYARATAN yang Perlu Dipenuhi Cawapres
KALSEL SURPLUS Ayam dan Telur Jelang Akhir Tahun, Daging Sapi Masih Defisit

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:43

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 November 2026 - 21:04

MODUS Prostitusi Katalog Foto Dibongkar Satreskrim Polresta Banjarmasin

Senin, 16 November 2026 - 20:54

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 November 2026 - 20:33

MODUS Segel Kontainer Palsu, 18,6 Ton Dedak Hilang

Senin, 16 November 2026 - 20:28

KAWANAN PENCURI Muatan Kontainer di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Terungkap, Begini Modusnya

Senin, 16 November 2026 - 20:19

PENYELUNDUPAN EMAS Senilai 52,5 Miliar ke Malaysia Melalui Bandara Syamsudin Noor Digagalkan

Senin, 16 November 2026 - 14:47

KOMISI II DPRD Kalsel dan Disbunnak Sinkronkan Program Kerja 2027

Senin, 16 November 2026 - 14:43

KALSEL SURPLUS Ayam dan Telur Jelang Akhir Tahun, Daging Sapi Masih Defisit

Berita Terbaru

3 perempuan diringkus polisi gegara promosi judi online (judol) di media sosial. (HO- Polda Kalteng)

Hukum

DIAMANKAN! 3 Perempuan Agen Judol Lintas Provinsi

Senin, 16 Nov 2026 - 21:43

Petugas BPBD Kotim saat memadamkan api di lokasi kejadian. (HO-BPBD Kotim)

Kalteng

KOTIM Akhiri Tanggap Darurat Karhutla

Senin, 16 Nov 2026 - 21:36

Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mapolsek KPL Banjarmasin, yang dipimpin Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin didampingi Kapolsek KPL Kompol Dr Muhammad Abdul Rauf, Senin (16/11/2026) (SuarIndonesia/YI)

Headline

BATAL KENCAN MiChat, Berujung Pengeroyokan

Senin, 16 Nov 2026 - 20:54