Suarindonesia – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan dan masyarakat Bumi Antasari harus puas menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (22/10/2018).
Pasalnya sidang putusan yang dipimpin oleh majelis hakim, Sutiyo tersebut menyatakan bahwa menolak gugatan Walhi Kalsel atas Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta PT Mantimin Coal Mining (MCM) yang melakukan penambahan di Hulu Sungai Tengah (HST), Provinsi Kalimantan Selatan. Bukan hanya itu, Walhi Kalsel harus membayar biaya perkara sebesar Rp21.271.000.
Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo mengatakan bahwa sidang gugatan tersebut dimenangkan oleh Menteri ESDM dan PT mantimin Coal mining.
Pihaknya, sangat menyesalkan keputusan majelis hakim PTUN Jakarta tersebut. Apalagi menurutnya, sidang tersebut telah berjalan hampir 8 bulan lamanya.
Lelaki yang biasa dipanggil Cak Kis ini menambahkan ihwal keputusan majelis hakim tersebut sama saja mencederai masyarakat Kalimantan Selatan khususnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mayoritas menolak izin Tambang Batubara PT Mantimin Coal Mining tersebut. Tegasnya, keputusan itu juga mencederai hukum yang ada di Indonesia.
Walau demikian, pihaknya tetap semangat dan terus perjuangan serta berusaha untuk menyelamatkan Hutan Meratus. Tidak sampai di situ, Walhi Kalsel merasa tidak puas dengan keputusan tersebut dan akan melakukan banding di Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.
” Kita masih merapatkan, Insya Allah akan ada banding,” pungkasnya.
(BY)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
