SuarIndonesia – Helda Yulianti, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten HSU (Huku Sungai Utara) Provinsi Kalimantan Selatan, divonis setahun penjara serta denda Rp50 juta susidair selama sebulan.
Vonis disampaikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin yang dipimpin Jamser Simanjunta, Rabu (21/9/2022).
Jika dibandingan dengan tuntutan JPU Fadly Arbai Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utaram vonis ini lebih ringan, terdakwa yang terlibat dalam pembangunan Puskemas Haur Gading, dituntut selama 18 bulan serta denda Rp 50 juta subsidair selama tiga bulan.
Majelis hakim sependapat engan JPU alau terdakwa secara meyakin bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sesuai dakwaan subsidair.
Sedangkan uang pengganti dibebankan kepada tersangka lain yang proses penyelidikan masih berjalan.
Hadirnya terdakwa secara langsung di persidangan, karena menjalani tahanan kota.
Menurut dakwaan JPU, pembangunan Puskesmas Haur Gading tersebut yang dianggarkan pada tahun 2019 sebesar Rp 4,2 miliar.
Dimana saat itu yang mendaftar ikut lelang cuma dua perusahaan yakni CV Badali Bersaudara dengan direktur Akhmad Syarmada dan CV Karya Amanah dengan direktur Siti Zulaikha.
Ternyata kedua perusahaan itu memiliki alamat yang sama dan direkturnya mempunyai keterkaitan sebagai suami isteri.
Dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan rencana sehingga terdapatn unsur kerugian negara sebesar Rp1,2 M berdasarkan perhitungan BPKP. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
