KPU: Logistik Pemilu 2024 yang Rusak, ‘Kita Sortir dan Ganti’

SuarIndonesia — Komisioner KPU Yulianto Sudrajat buka suara soal temuan logistik Pemilu 2024 yang rusak di sejumlah wilayah. Yulianto mengatakan logistik Pemilu yang rusak disortir dan diganti.

“Ada surat suara yang tidak layak, itu kita sortir dan kita gantikan ke percetakan,” kata Yulianto kepada wartawan di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2024), kutip SuarIndonesia dari detikNews.

Dia menilai jumlah surat suara yang rusak hanya sedikit dari jumlah seluruh surat suara yang ada. Meski begitu, pihaknya akan menyortir surat suara setiap hari selama 30 hari ke depan.

“Lho temuan banyak itu berapa dari total sekian miliar surat suara? Kan hanya ratusan, sebagian hanya 1000 atau berapa kemarin,” imbuhnya.

“Ini sangat cukup kan tiap hari kita sortir, data surat suara yang tidak bisa dipakai selalu masuk, selalu kita himpun dan kita masukan ke percetakan untuk gantikan gantinya,” sambungnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan surat suara itu sudah 100 persen didistribusikan ke kabupaten/kota di Indonesia. Nantinya, sehari sebelum Pemilu berlangsung akan didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Ini baru proses sortir, lipat, kemudian packing ya masih di kabupaten/kota. Sudah 100 persen di kabupaten/kota kok berikutnya nanti distribusinya ke PPK, PPS kemudian sampai H-1 di TPS,” ucapnya.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan masalah pendistribusian logistik Pemilu 2024. Bawaslu mencatat pada pendistribusian logistik tahap I, banyak logistik Pemilu yang rusak.

“Bawaslu mencatat kotak suara rusak di 177 Kabupaten/Kota (34.5%). Hasil pengawasan menemukan bilik suara rusak di 61 (11.9%) Kabupaten/Kota. Lalu, ada tinta yang rusak yang ditemukan pada 124 (24.1%) Kabupaten/Kota. Serta segel yang rusak di 30 (5.9%) Kabupaten/Kota,” kata Anggota Bawaslu RI Herywn Malonda dalam konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Senin (8/1/2024).

Sementara itu, Herwyn menyampaikan untuk distribusi logistik tahap II yang dilakukan pada 15 November 2023-14 Januari 2024, pihaknya mencatat surat suara rusak di 127 atau 32,2% dari 514 Kabupaten/Kota. Lalu, kata Herwyn, ada 61 atau 15,9% Kabupaten/Kota yang surat suaranya belum sesuai jumlah yang semestinya. [*/UT]