KPK: Tak Ada Kesalahan Administrasi saat Sita Ponsel Staf Hasto

SuarIndonesia — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika menegaskan tak ada kesalahan administrasi ketika penyidik KPK menyita ponsel milik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan stafnya yang bernama Kusnadi.

Ia menjelaskan penyidik KPK sudah menyiapkan administrasi berita acara penyitaan dalam proses penyitaan tersebut.

“Senin, 10 Juni 2024, penyidik membuat administrasi lengkap baik BA Sita dan tanda terima dan sudah ditandatangani oleh penyidik maupun saksi. Jadi tidak ada kesalahan administrasi dalam proses penyitaan dimaksud,” kata Tessa dalam keterangannya, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (20/6/2024).

Tessa mengatakan Kusnadi justru membawa dokumen tanda terima yang belum final atau masih berbentuk koreksian. Sementara, tanda terima final yang sudah ditandatangani oleh Kusnadi dan penyidik malahan tidak dibawa.

“Pada saat penyidik mau memberikan tanda terima yang final, saksi sudah terlanjur keluar dan mendampingi doorstop HK dengan jurnalis. Sehingga niat itu diurungkan dan akan dilakukan pada jadwal pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi,” katanya.

Tessa menegaskan tiap penyitaan yang dilakukan oleh KPK selalu dilaporkan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Begitu pula dengan penyitaan yang dilakukan penyidik kepada ponsel milik Hasto dan Kusnadi.

“Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 selain dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, juga diserahkan tanda terima final, yang salah dibawa oleh saksi Kusnadi. Dan yang bersangkutan telah menerima tanda terima dimaksud,” jelas Tessa.

Sebelumnya, Petrus Selestinus selaku kuasa hukum Kusnadi, sempat mengeluhkan administrasi penyitaan, berita agenda penggeledahan, dan penerimaan barang bukti ponsel milik kliennya oleh KPK terkesan janggal.

Tim penyidik KPK memutuskan untuk menyita ponsel hingga buku catatan milik Hasto dan Kusnadi pada agenda pemeriksaan pada Senin (10/6/2024) lalu.

Hasto merasa keberatan atas penyitaan itu. Ia mengaku sempat berdebat dengan pihak penyidik KPK. Hasto menilai dirinya mestinya didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan itu. [*/UT]