SuarIndonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pejabat yang baru dilantik untuk melaporkan harta kekayaan (LHKPN) paling lambat tiga bulan terhitung mulai hari Senin (19/8/2024).
“Sehubungan dengan pelantikan menteri, wakil menteri, dan kepala badan/kantor oleh presiden, maka KPK mengimbau agar para pejabat yang baru dilantik tersebut untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK paling lambat 3 bulan sejak tanggal pelantikan,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).
Imbauan tersebut berlaku untuk yang baru menduduki jabatan publik dan belum pernah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN sebelumnya yaitu Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar.
“Akan disurati oleh KPK,” ucap Tessa, seperti dikutip dari CNNIndonesia, Senin (19/8/2024).
Sementara itu, berdasarkan data KPK, teruntuk Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sudah patuh menyampaikan laporan LHKPN periodik 2023 sehingga cukup melaporkan kembali secara periodik pada tahun 2025 nanti.
“Sedangkan untuk Menteri Investasi (Rosan Perkasa), Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, KPK akan mengirimkan surat imbauan penyampaian LHKPN khusus awal menjabat,” katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).
Selain jajaran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga termasuk yang baru dibentuk yaitu Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden. [*/UT]
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
