SuarIndonesia – Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah tegas menyatakan kenaikan harga BBM itu kebijakan yang tidak populer.
“Kebijakan ini tidak populer, karena banyaknya aksi penolakan dari berbagai pihak,”Ucap pada awak media melalui sambungan telpon. Senin (5/9/2022)
Abidinsyah juga menyarankan agar kebijakan kenaikan harga BBM tersebut bisa ditangguhkan atau direvisi hingga kondisi perekonomian masyarakat membaik.”Kenaikan harga BBM saat ini tidak tepat,” katanya
Terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, yang menurutnya bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran sehingga dikeluhkan masyarakat.
“Data penerima BLT harus selalu di update, agar bantuan ke masyarakat itu tepat sasaran, ” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, kenaikan harga BBM ini ibarat buah simalakama, karena kenaikan harga itu memang memberikan dampak kepada masyarakat.
“Selain menimbulkan dampak ke masyarakat, untuk subsidi BBM selama ini juga masih belum tepat sasaran,” katanya
Dirinya menyarankan subsidi BBM itu dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, daripada subsidi tersebut dinikmati masyarakat mampu.
“Harga BBM ditingkatkan, tapi subsidinya dialihkan untuk bantuan masyarakat miskin,” sarannya.
Adanya rencana aksi demonstrasi dari Mahasiswa tolak kenaikan harga BBM ke Kantor DPRD Kalsel besok (selasa,red), disikapi bijak oleh Supian HK, DPRD Kalsel siap menerima aksi tersebut.
“Aspirasi masyarakat akan kita tampung dan sekaligus menyampaikan kepada yang berwenang,” bebernya.
Adapun kenaikan harga BBM per 3 September 2022, yakni Pertalite dari Rp 7.650 per liter naik menjadi Rp 10.000 per liter.
Solar Subsidi dari Rp 5.150 per liter naik menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. (HM)
