SuarIndonesia – Kekecewaan terpancar dari raut wajah tim percepatan pembentukan kabupaten kambatang lima (Takam5) saat berkunjung ke DPRD Kalsel, Senin (14/11/2022)
Pasalnya, mereka menuntut janji anggaran penelitian kajian untuk pembentukan kabupaten baru tersebut yang tak ada kejelasan.
“Janji tersebut diucapkan Ketua Dewan H Supian HK dengan kami, pada 23 Desember 2021, saat RDP menjanjikan akan membantu anggaran untuk kajian buat pembentukan Kabupaten Takam5 sebesar Rp 250 juta.
Tapi kenyataannya tidak masuk dalam perubahan APBD (APBD) Tahun 2022,” ucap Roby Rabiansyah selaku Ketua Tim Percepatan Pembentukan Takam5.
Menurut Roby, yang juga anggota DPRD Kabupaten Kotabaru mengatakan sesuai kesepakatan pada RDP sebelumnya Kab.Takam5 akan mendapat bantuan anggaran untuk biaya penelitian kajian sebesar Rp 250 juta.
Sedangkan dari penjelasan tim lembaga penelitian ULM biaya buat kajian penelitian sebesar Rp 450 juta.
” Sisanya kami akan patungan untuk memenuhi jumlah biaya penelitian itu,” ujarnya
Ketua DPRD Kotabaru Syairi Muchlis juga mempertanyakan sebab tidak teranggarkannya rencana bantuan buat kajian untuk percepatan pembentukan Kabupaten Takam5.
“Semestinya hal tersebut tidak terjadi kalau memang ada keseriusan pihak-pihak terkait. Kan janji itu jauh sebelum pembahasan APBD-P 2022,” katanya.
Mereka berharap dalam RDP kali ini melahirkan kesepakatan bersama Tim Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberikan anggaran di APBD murni 2023 sebab dana kajian sebesar Rp 250 juta tersebut tidak terealisasi di 2022.
“Tadi sudah mendapat kesepakatan, akan ditambah angkanya di APBD murni 2023, semoga ini benar di kisaran Rp450-500 juta,” ujarnya
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan berdasarkan dari penjelasan Pemprov Kalsel tadi sudah menjawab bahwa tidak keberatan menganggarkan di tahun 2023.
Hanya saja lanjutnya, ada permintaan untuk ditambah sesuai anggaran yang direncanakan tim penelitian ULM sebesar Rp 450 juta.
Namun kata Suripno angka tersebut tidak dapat ia akomodir karena ranahnya di Tim TAPD 2023.
“hasil ini akan kami sampaikan dulu, agar pemprov dapat menambah dari nilai asal Rp 250 juta,” katanya
Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi yang akrab dengan sapaan Paman Yani menyatakan, bagaimana cara memenuhi janji membantu pembiayaan kajian pembentukan Takam5.
“Karena hal tersebut merupakan janji kita bagaimana cara agar bisa terpenuhi. Apalagi sifatnya tertulis,” tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) melalui vertual.
Menanggapi tuntutan janji terhadap Tim Percepatan Pembentukan Takam5 dari jajaran Pemprov Kalsel antara lain Badan Penelitian Pengembangan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).
Dalam keterangan Kabid Perencanaan Anggaran Bakeuda Kalsel bahwa tidak masuknya anggaran kajian untuk percepatan pembangunan Takam5 pada APBD-P 2022 karena ketidaklengkapan data.
“Tapi kemungkinan usulan itu bisa masuk dalam APBD Murni Kalsel 2023 dengan catatan perlunya kelengkapan data,” katanya. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
