SuarIndonesia– Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) memberhentikan satu komisioner KPU Kabupaten Banjar. Pemberhentian tersebut melalui putusan sidang perkara 140-PKE-DKPP/V/2021, Rabu (8/9/2021) dengan termohon komisioner KPUD Kabupaten Banjar, Abdul Karim Qomar.
DKPP dalam amar putusannya, memberhentikan termohon karena dianggap melanggar etik.
Abdul Karim Omar dilaporkan oleh Ketua dan tiga Anggota Bawaslu Kabupaten Banjar, yaitu Fajeri Tamzidillah, Muhammad Syahrial Fitri, Rizki Wijaya Kusuma, dan Hairun Falah.
Muara laporan adalah isi rekaman pembicaraan dirinya dengan Ketua DPRD Banjar, Rofiqi saat momen Pilgub Kalsel lalu di masa-masa menjelang Pemungutan Suara Ulang.
Dalam rekaman pembicaraan ada hal-hal yang menyangkut dugaan politik uang terkait pembagian uang kepada beberapa Anggota PPK di Kabupaten Banjar.
Namun, teradu Karim tak membenarkan isi pembicaraan itu saat sidang PHP Pilgub Kalsel di MK lalu.
Abdul Karim Omar dalam persidangan dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 pasal 6 ayat 2 huruf a dan huruf b pasal 7 ayat 1 pasal 8 huruf a dan huruf 1 huruf l pasal 9 dan pasal 15 huruf a peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.
“Memutuskan, satu mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya.
Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Abdul Karim Qomar selaku anggota KPU Kabupaten Banjar sejak putusan ini dibacakan.
Tiga, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan,” ucap
Ketua majelis hakim Teguh Prasetyo membacakan putusan perkara.
DKPP juga .emerintah Bawaslu mengawasi pelaksanaan putusan.
Sementara itu, KPU Kalimantan Selatan akan berkoordinasi dengan KPU RI terkait putusan pemberhentian Abdul Karim Qomar sebagai komisioner KPU Kabupaten Banjar.
“Putusan DKPP itukan final. KPU menghargai putusan lembaga manapun dan akan melaksanakan putusan lembaga hukum yang memerintahkan kepada KPU karena KPU kan memang pelaksana undang-undang,” ujar KPU Kalimantan Selatan, Nur Zazin saat dikonfirmasi awak media.
Jika memang pemberhentian telah dilakukan maka otomatis akan dilakukan Pengganti Antar Waktu (PAW) mengisi kekosongan jabatan komisioner di KPU Kabupaten Banjar.
Nur Zazin mengatakan, pihaknya menunggu perintah KPU RI menindaklanjuti putusan DKPP.
“Kalau nanti pemberhentian tetap, ya PAW. PAW kan KPU RI, tapi kan nanti biasanya klarifikasi minta KPU provinsi.
Pengangkatan dan pemberhentian itu KPU kabupaten/kota dan provinsi itu kewenangan KPU RI,” pungkasnya. (RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
