DISOROT, Banyak Aset yang Hilang

SuarIndonesia – Sarana pendukungnya kerap dirusak oknum tak bertanggung jawab dan keberadaannya terkadang bisa hilang lantaran dicuri menjadi perhatian tersendiri bagi Pemko Banjarmasin.

Karena, barang-barang yang hilang tersebut merupakan fasilitas umum atau fasilitas publik yang notabenenya merupakan aset milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

Terbaru, hilangnya lampu sorot warna-warni di Jembatan Merdeka, kawasan Jalan Jendral Sudirman. Jumlah lampu yang hilang ada 11 unit. Tersebar di sisi bagian kiri maupun sisi kanan jembatan pada Sabtu (17/9/2022) pekan tadi.

Hilangnya lampu sorot di jembatan itu membuat pemandangan jembatan pada malam hari tak lagi indah. Padahal, lokasi jembatan itu berada tak jauh dari objek wisata Menara Pandang, dan Dermaga Pasar Terapung Siring Pierre Tendean.

“Itu, belum termasuk hilangnya lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Lingkungan,” ujarnya Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin, Slamet Begjo, pada Rabu (21/9/2022) tadi.

Terlepas dari hilangnya sarana bagian penunjang fasilitas umum atau fasilitas publik itu, bila ditarik mundur ke belakang, peristiwa kehilangan juga menimpa fasilitas lainnya.

Contoh, mesin pompa air yang menjadi pendukung pengelolaan taman vertikal. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, mencatat, jumlah mesin pompa air yang hilang tidak sedikit. Ada belasan.

Hilangnya pompa air itu, membuat perawatan hingga penyiraman taman yang menghias kota itu beralih ke cara manual. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarmasin, mesti rutin melakukan penyiraman.

Lalu, hilangnya mesin pompa air itu, juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa kini sejumlah taman vertikal di Kota Banjarmasin tak lagi dipasang. Jadi, bukan hanya karena rangka tanaman yang sudah keropos saja.

Tidak hanya di area perkotaan. Kabar kehilangan juga terjadi di kawasan tepi sungai di Banjarmasin. Ambil contoh, kawasan siring Sungai Martapura, di Kelurahan Sungai Baru.

Di sini, warga kembali dikejutkan dengan hilangnya penutup berbahan besi serta lapisan aluminium wadah sampah berornamen rumah khas Banjar, yang diletakkan di beberapa tempat. Hal ini diketahui terjadi pada akhir Januari 2022.

Selanjutnya, peristiwa hilangnya ratusan mur yang menjadi pengunci baut Jembatan Pulau Bromo di Kelurahan Mantuil.

Padahal, keberadaan mur itu sangat penting. Mengingat posisinya berada di bagian penggantung atau hanger, yang menghubungkan struktur lantai ke kabel penggantung utama atau main cable jembatan.

Rentetan peristiwa hilangnya bagian pendukung fasilitas umum atau fasilitas publik itu, dipandang perlu menjadi catatan serius oleh Pemko Banjarmasin.

Pengamat Kebijakan Publik di Kota Banjarmasin, M Pazri mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan lantaran fasilitas umum atau fasilitas publik yang ada, dibangun dengan menggunakan uang masyarakat.

Lalu, Pazri juga menekankan, bahwa sebelum meletakkan atau membangun sesuatu, semestinya Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin melalukan kajian terlebih dahulu.

Khususnya, menyangkut pengamanan dan pengawasan. Jangan asal pasang saja.

“Contoh kasus, hilangnya lampu-lampu di Jembatan Merdeka. Pemko, lupa akan standar pengamanan suatu aset, sehingga kalau sudah dibeli, dipasang lalu dilupakan,” tegasnya saat dihubungi awak media, Kamis (22/9/2022).

“Termasuk dahulu, ada persoalan rusak dan hilangnya mesin pompa air di taman vertikal,” tambahnya.

Padahal, menurut Pazri, sejumlah bagian penunjang dalam fasilitas umum atau fasilitas publik yang diadakan, tidaklah murah harganya.

Untuk itu, ia pun menyarankan, agar pemko sebaiknya membuat aturan turunan khusus terkait pengamanan dan pengawasan.

“Sejauh ini saya belum mengecek. Tapi di tiap daerah semestinya ada peraturan wali kota, tentang pengawasan dan pengamanan aset milik daerah,” ujarnya.

“Dalam perwali itu mengatur semua aset yang berbentuk administrasi, pengamanan fisik dan hukum. Jadi selain menginventarisir, penanganan yang dilakukan juga sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

Lebih jauh, terkhusus peristiwa yang terjadi beberapa hari belakangan, seperti hilangnya lampu sorot itu, menurut Pazri, pemko tak boleh tinggal diam.

Ia menekankan bahwa pemko mesti bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengawasan atau pengamanan aset serupa.

“Jangan justru dibiarkan. Tujuannya, agar bisa menjadi edukasi sekaligus efek jera bagi oknum pengrusak atau yang melalukan tindak pencurian terhadap aset yang ada,” tutupnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Aset di Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Pahri mengaku bahwa pengamanan untuk aset sebenarnya sudah ada.

Yakni tiga hal berupa administrasi alias pencatatan, pemasangan plang dan sertifikasi.

Selain itu upaya pengamanan lain yang sifatnya diserahkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

“Contoh seperti PJU misalnya, itu Dinas Perhubungan (Dishub) yang melakukan pemantauan atau pengawasan. Kalau ada yang hilang, mereka biasanya melaporkan,” ucapnya.

“Kemudian, meski pengamanan dan pengawasan ada pada SKPD masing-masing, kami juga meminta tolong kepada masyarakat bila melihat ada kehilangan, aksi pencurian atau pengrusakan, bisa langsung melaporkannya,” tambahnya.

Lalu, adakah kemungkinan, akan ada pengajuan pembentukan tim terkait pengawasan hingga pengamanan khusus terkait aset-aset itu?

Menjawab hal itu, Pahri berpandangan, bahwa hingga kini pihaknya berpatokan dalam Permendagri Nomor 19 tentang pengamanan pengelolaan barang milik daerah.

“Tapi, karena terlalu global, kami akan membuat aturan turunannya yang lebih spesifik. Kami berharap, tahun ini juga sudah kami susun dan rampung, hingga berbentuk perwali,” pungkasnya. (SU)