SuarIndonesia – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan mengadakan kegiatan acara.
Yakni Joint Implementation Support Mission Forest Investment Program II (FIP-II), di Aula Rimbawan 1 Dishut Kalsel dan dilaksanakan secara Hybrid (Virtual Zoom Meeting).
Kegiatan diikuti perwakilan World Bank, Bappenas, Biro Perencanaaan KLHK, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan KLHK.
Kepala KPH lokus FIP-II, BPKH Wilayah V, BPHP Wilayah IX, BPSKL Wilayah Kalimantan dan Ketua Komite Konsultatif FIP-II Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (19/10/2022).
Joint Implementation Support Mission Forest Investment Program II (FIP-II) bertujuan untuk membahas antara lain mengenai Progres FIP-II menuju Closing Proyek, Draft completion report (laporan akhir proyek).
Mmendiskusikan rencana implementasi exit strategy dan melihat hasil intervensi FIP-II dilokasi terpilih pelaksanaan JISM FIP-II, yaitu KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
Dalam Kesempatan itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Fathimatuzzahra diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Masayarakat dan Penyuluh Perhutanan Sosial (PMPPS) Dishut Kalsel I Gede Arya Subhakti, menyampaikan, FIP-II merupakan bagian program investasi Kehutanan di Indonesia pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dimana kegiatan tersebut didanai oleh hibah Bank Dunia (Grant Agreement – GA No TF0A2104) dan dari negara Denmark melalui Danish International Development Agency (DANIDA) (Grant Agreement/GA No. TF0A2858).
Yang mendukung investasi dalam menyelesaikan faktor pendorong deforestasi, yang dilaksanakan di 10 KPH di 8 Provinsi, dimana KPH Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu lokus kegiatan FIP-II tersebut.
Program dan kegiatan di KPH Tanah laut yang difasilitasi FIP-II secara langsung atau tidak langsung telah mendukung tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ini dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi kawasan hutan dengan sasaran indikator kerja utama menunda luasan lahan kritis dan meningkatnya luasan tutupan lahan, dan meningkatnya ekonomi hutan.
“Di Provinsi Kalimantan Selatan KPH menjadi Lembaga penting sebagai penggerak Gerakan Revolusi Hijau.
Oprasionalisasi persetujuan peruhutanan sosial juga menjadi salah satu hal yang harus dieksekusi yang memerlukan Lembaga KPH yang kuat dalam rangka mewujudkan hutan lestari masyarakat sejahtera.
Sudah selayaknya apabila fungsi KPH harus diperkuat oleh multi stake holder, melalui dukungan pendanaan maupun program kegiatan baik dari APBD,APBN, maupun non APBD/APBN.
Melalui alokasi pendanaan dari masing-masing Esselon I KLHK atau sumber dana lainnya yang sah, seperti dana HLN, dari Lembaga donor,” kata I Gede Arya Subhakti.
Berhadir Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL KLHK Drasospolino, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan ini sangat penting sebagai salah satu wahana untuk evaluasi secara menyeluruh terkait FIP-II.
“Acara Joint Implementation Support Mission ini akan membahas progress-progres FIP II dari berbagai aspek.
Mulai dari hal-hal yang bersifat teknis sampai dengan hal-hal yang bersifat administrasi. Jadi nanti kita akan melihat secara menyeluruh beberapa hal terkait projek yang sudah dijalankan selama ini,” ucap Drasospolino.
Kegiatan tersebut selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke KTH Batukura dan KTH Karya Jaya di bawah binaan KPH Tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis 20 Oktober 2022 untuk mengevaluasi secara menyeluruh terkait FIP-II.(adv/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
