SuarIndonesia – Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun Anggaran 2020 diserahkan Pemprov Kalsel ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin (29/3/2021).
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengatakan LKPD yang dibuat dalam kondisi kedaruratan bukan berarti mengurangi tranparansi dan akuntabilitas.
“LKPD ini dibuat dalam kondisi darurat, bukan berati mengurangi transparansi dan akuntanbilitas.
Pemda beberapa kali melakukan refocusing kualitas penyajiannya tidak boleh diturunkan,” katanya.
Safrizal mengatakan hasil pemeriksaan atas LKPD akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
Dikatakanya, pemda di Kalsel mempunyai laporan keuangan yang baik terbukti ada daerah yang sudah 5 sampai 7 kali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Secara umum Kalimantan Selatan termasuk yang baik dalam laporan keuangan,terbukti ada daerah yang sudah 5 sampai 7 kali menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel, M Ali Asyhar, menjelaskan Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan keuangan setiap tahun kepada DPRD. Sebelum disampaikan, maka wajib diperiksa oleh BPK.
Dikatakanya, pemeriksaan BPK atas LKPD bertujuan memberikan opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.(RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
