SuarIndonesia – Sebanyak 3 pemerintah daerah disebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, masih nihil realisasi dana alokasi khusus (DAK) fisik.
Tiga pemda itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Sampai 1 Juli 2022 realisasi DAK 14 pemerintah daerah di wilayah Kalsel sangat rendah rata-rata hanya 9,50 persen.
Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK bidang pendidikan sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, bidang kesehatan dan KB sub bidang penurunan stunting dan pengendalian penyakit.
Dan penugasan bidang kehutanan dan lingkungan hidup sub bidang tematik pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M. Harapah, mengatakan DAK fisik tidak akan disalurkan kepada kepala daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.
Jika tidak disalurkan, katanya, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Kasi Sarpras Bidang SMK Disdikbud Kalsel, Dariatno Ngateno, dan Kasi Sarpras Bidang SMA Disdikbud Kalsel, Budiansyah, mengaku serapan fisik di lapangan sudah dilaksanakan.
Diakui keduanya, pembayaran belum bisa dilaksanakan karena dana transfer dari pusat belum keluar.
“Di lapangan pekerjaan fisik sudah dilaksanakan, tapi kami belum bisa menginput di Aplikasi Omspan ( Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara), sehingga belum terdata di BPKP,” kata Budiansyah.
Ia menyebut dana transfer pusat masih terkendal reviu kontrak kerjasama dari Inspektorat Daerah.
Jika riviu tersebut sudah keluar maka transfer pusat bisa dilaksanakan.
“Kalau transfer pusat sudah cair maka segera kami bayar dan laporkan di aplikasi Omspan, sehingga terdata di BPKP,” ujarnya, Rabu (6/7/2022).(RW)
