SuarIndonesia – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengingatkan Dewan Kalsel, antara aspirasi dan proyek pribadi jangan dicampur adukan.
“Kita ingatkan aspirasi masyarakat jangan dicampur bahkan dijadikan proyek pribadi, karena dapat memicu korupsi,” Ujarnya usai rapat dengan DPRD Kalsel, Rabu (15/6/2022)
Menurut Bahtiar Ujang Purnama, komitmen para anggota dewan penting dijaga untuk memberantas korupsi.
“DPRD juga berperan dan komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif,”katanya
Ada enam hal strategi memberantasan korupsi ujar Ujarng. Misalnya peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi.
Penguatan budaya anti korupsi, penegakkan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.
“Peran DPRD sangat dibutuhkan dan komitmennya dalam mendukung program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, serta ikut melakukan pengawasan secara aktif,” ujarnya.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, mengatakan dewan Kalsel mempunyai cara pandang yang sama untuk mencegah dan memberantas korupsi di Kalsel.
“Kita terus berupaya untuk mencegah berbagai potensi korupsi, pengawasan melalui fungsi pengawasan, dan kami pastikan dan mengawal Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat.
Dan anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan moralitas yang baik,” kata Supian
Adapun untuk periode 2021-2022 sebanyak 1124 usulan yang ditujukan ke Pemprov Kalsel, hasil reses dan kegiatan dari dewan Kalsel. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
