Suarindonesia – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Ruang Rapat Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah.
Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, mewakili Gubernur H. Muhidin, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari KPK, LKPP, dan BPKP yang terus memberikan pendampingan dan arahan dalam penguatan peran APIP di daerah.
“Bimbingan teknis ini sangat penting sebagai tindak lanjut dari Rencana Aksi Perbaikan Tata Kelola PBJ yang ditandatangani Gubernur pada Juni 2025. Penguatan APIP merupakan kunci keberhasilan upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan,” tegas Miftahul Chair, Selasa (9/9/2025).
Ia menekankan peran strategis APIP sebagai auditor internal yang memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan dengan bersih dan akuntabel.
Ia berharap melalui Bimtek ini, para pengawas internal mampu meningkatkan profesionalisme, adaptabilitas, dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Kegiatan ini juga menyoroti pemanfaatan teknologi melalui fitur e-audit dari LKPP, yang memungkinkan deteksi dini potensi penyimpangan dalam proses pengadaan. Selain itu, kolaborasi erat dengan KPK, LKPP, dan BPKP memberikan bekal pengetahuan dan standar pengawasan terbaik bagi APIP.
Miftahul menambahkan, penilaian konsistensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh APIP menjadi indikator penting keberhasilan pengawasan yang berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
“Dengan penguatan APIP yang profesional dan berintegritas, kita pastikan seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Bimtek ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan pengawas internal di lingkungan Pemprov Kalsel agar mampu menghadapi tantangan pengawasan di era digital dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.(ADV/RW)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
