SuarIndonesia – Dewan Kalsel minta LKPJ Kepala Daerah Tahun 2023 harus disesuaikan, dan di sini, bikin kecewa lantaran Pj Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) tak hadir.
Wakil Ketua Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Gina Mariati pertanyakan adanya ketidaksamaan data Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel, mengenai anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalsel. saat paripurna, beberapa waktu lalu.
“Adanya pembanding ketidaksamaan data ini, Kita sebagai lembaga pengawasan di legislatif Komisi IV DPRD Kalsel tidak memiliki data pasti,” ucap Gina Mariati didampingi anggota Pansus IV lainnya Hj Hariyati dan Firman Yusi, Kamis (28/3/2024).
Anggota Pansus III DPRD Kalsel Hotmansyah
Dirinya juga meminta, atas nama lembaga DPRD Kalsel dengan hormat agar draf laporan klarifikasi kebenarannya disampaikan secara tertulis dan profesional oleh Dinsos dengan harapan bisa menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh agar tidak ada mis komunikasi.
“Terlebih jika itu dinilai urgensi seperti LKPJ kepala daerah karena ini berkaitan sekali dengan penggunaan uang negara,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Pansus IV DPRD Kalsel, Firman Yusi mengatakan adanya ketidaksinkronan data hingga adanya kelebihan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) Kalsel sebesar Rp 17 miliar,
“Ini sama saja mempertaruhkan nama kepala daerah apalagi jika itu disampaikan melalui buku resmi bahkan sampai diperbanyak di DPRD maka ini dinilai sangat krusial,” ujarnya.
“Ya, tadi waktu RDP dengan Dinsos kami sampaikan menunda rapat karena data yang terlalu jauh berbeda,” bebernya. lagi
Selain menemukan adanya ketidaksinkronan data di Dinsos. Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalsel yang tengah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023, juga merasa kecewa dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel, yang tidak memenuhi undangan rapat pembahasan LKPj 2023 tanpa memberikan kabar ketidakhadirannya.
“Kami sangat kecewa pada Kepala Dispora H. Hermansyah yang juga Pj Bupati HSS, tidak memberi kabar berita, padahal kami sudah mengundangnya,” ujarnya
Terpisah, masih dalam tahapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2023
Pansus III DPRD Kalsel juga menerima data ketidak singkronan LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2023 di Dinas Perhubungan.
Anggota Pansus III DPRD Kalsel Hotmansyah mempertanyakandan karena tidak kesesuaian data dari Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi tersebut dengan dokumen yang disampaikan Gubernur dirapat paripurna DPRD, pada 20 Maret 2024.
Kepala Dishub Kalsel Fitri Hernadi
Sementara itu, Kepala Dishub Kalsel Fitri Hernadi hanya menyampaikan data target dan capaian Dinasnya pada 2023.
Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin dan anggota Pansus III juga mempertanyakan data target dan capaian program Dishub provinsi setempat 2023 ada satu perbedaan, karenanya mereka menanyakan kebenarannya.
Kepala Dishub Kalsel bersama jajaran berupaya mencari data angka anggaran yang terjadi selisih puluhan miliar rupiah tersebut, tapi tidak ketemu, akhirnya pembahasan mata anggaran itu juga terpaksa ditunda. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
