SuarIndonesia– Komisi III DPRD Kalimantan Selatan melakukan monitoring ke Ambang Sungai Barito, Rabu (17/12/2025).
Kunjungan ini memastikan PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) menjalankan mandat konsesi pengelolaan alur secara profesional guna menjamin keselamatan navigasi dan memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., menegaskan bahwa Sungai Barito adalah urat nadi logistik Kalsel yang strategis.
Dengan hak konsesi hingga tahun 2042, pengelolaan alur sepanjang 15 kilometer tersebut harus dilakukan dengan standar tinggi.
Mustaqimah mengatakan DPRD menuntut konsistensi pengerukan pada kedalaman 5 LWS (Lowest Water Spring) agar kapal tanker dan tongkang batu bara dapat melintas tanpa kendala teknis.
Selain itu, pengelolaan alur yang buruk dapat berdampak langsung pada biaya logistik dan risiko kecelakaan pelayaran di muara.
Komisi III menekankan bahwa kelancaran arus barang harus berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi bagi kas daerah.
“Pengerukan dan pendalaman harus terencana dan terukur. Jika alur dikelola dengan baik, volume kapal yang melintas akan meningkat, yang secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi dan PAD kita,” ujar Mustaqimah di atas kapal monitoring.
Direktur PT Ambapers, Marolop Alfred, menyambut baik pengawasan ketat ini sebagai bahan evaluasi dalam menjaga standar pelayanan di jalur yang juga menjadi lintasan utama kapal kontainer dan penumpang tersebut.
Melalui monitoring ini, DPRD Kalsel mengirim pesan kuat bahwa pengelolaan sumber daya publik tidak boleh sekadar berjalan rutin, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sungai. (*/HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
