DEMO Anggota Organda, Sepakat Dicabut Surat Dishub soal Penghapusan Jalur Khusus

SuarIndonesia – Setelah ratusan sopir dan buruh pelabuhan yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) / Indonesia Logistics and Forwarders Association (ILFA) serta APTRINDO, kini Balai Kota Banjarmasin kembali digeruduk oleh Organda Kalsel, Senin (1/8/2022).

Aksi demonstrasi dimulai sejak pagi sekitar pukul 09.30 WITA pagi itu dilakukan para anggota Organda Kalsel dengan membawa puluhan truk-truk besar.

Alhasil akses sepanjang Jalan RE Martadinata, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah tertutup total.

Aksi ini merupakan respon Organda Kalsel atas dikeluarkannya surat dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin yang isinya mencabut surat poin 551 dari Dishub Banjarmasin yang ditujukan kepada Pertamina mengenai pembagian bio solar di jalur khusus SPBU di Lingkar Dalam.

Namun, setelah melakukan audiensi bersama Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina dan Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Sabana Atmojo Martosumito, aksi demonstrasi Organda Kalsel ini menghasilkan sebuah kesepakatan baru.

Ibnu menegaskan bahwa surat yang diterbitkan Dishub Banjarmasin terkait pencabutan jalur khusus untuk mendapatkan solar subsidi di SPBU Lingkar Dalam dianggap tidak ada.

Alhasil, kesepakatan yang didapat pada saat demonstrasi Alfi/Ilfa pada Kamis (28/07) lalu resmi dibatalkan.

“Surat Dishub yang mencabut pemberlakuan jalur khusus bagi truk untuk mendapatkan solar kemarin itu. kami anggap tidak ada,” ucapnya saat keluar dari audiensi Organda di Ruang Rapat Baiman, di Balai Kota, Senin (1/8/2022) siang.

DEMO Anggota Organda, Sepakat Dicabut Surat Dishub soal Penghapusan Jalur Khusus-2

Ia menjelaskan, kesepakatan yang diambil atas aksi demonstrasi Organda Kalsel ini tidak lain agar suasana Kota Banjarmasin tetap kondusif.

“Kita akan kembalikan ke seperti semula (antrean khusus), dari Pertamina juga akan mengembalikan jalur khusus di empat SPBU, sehingga mereka tetap melayani sopir truk seperti sebelum keluarnya surat Dishub kemarin,” ungkapnya.

Selain itu, Ibnu melanjutkan, pihaknya juga sepakat untuk melakukan rapat atau pertemuan kembali dengan melibatkan semua pihak yang terlibat, baik dari Organda maupun Alfi/Ilfa pada Rabu (3/8/2022) besok.

“Kami harap semua pihak bisa berhadir dalam pertemuan di hari Rabu nanti agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan jangan sampai ada aksi demonstrasi yang berjilid-jilid,” harapnya.

Ia menuturkan, pihak Pertamina juga akan dihadirkan dalam pertemuan besok untuk menjelaskan apa saja regulasi mengenai BBM subsidi jenis Solar tersebut.

“Yang pasti kita kembalikan seperti semula, kalau memang ada jalur khusus, silakan mengantre di jalur khusus. Kalau stok solar subsidi masih ada, ya memang harus disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

Kemudian, Ibnu menegaskan, jika memang terjadi penyelewan BBM subsidi seperti pelangsir, maka akan langsung ditindak oleh pihak kepolisian.

“Untuk sementara itu hasil pertemuan tadi, kami harap semua pihak menghormati dan bisa berhadir dalam pertemuan Rabu (3/8) besok,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto menilai, surat pencabutan antrean solar subsidi yang menjadi kesepakatan pada aksi demonstrasi Alfi/Ilfa kemarin merupakan produk yang cacat hukum.

“Itu dari kacamata kami. Karena kami melihat surat itu ditandatangani lantaran adanya paksaan,” bebernya saat ditemui awak media.

Hal itulah yang menjadi alasan utama digelarnya demonstrasi Organda Kalsel hari ini. Karena itu, Edi berharap pertemuan yang rencananya akan dilakukan di Balai Kota tersebut bisa melahirkan kebijakan atau kesepakatan yang bisa dijalankan semua pihak.

“Kita sangat berharap kebijakan yang dibuat nanti bisa jalan sama-sama dan tidak ada yang dirugikan,” tuntasnya

Sebelumnya diketahui, pada aksi demonstrasi Alfi/Ilfa Kamis (28/07), massa menuntut agar pemerintah memberikan solusi bagi para sopir truk yang ada di bawahnya.

“Kami minta solusi pemerintah kita tidak kesulitan mendapatkan BBM solar subsidi. Karena dampak sulitnya BBM ini adalah logistik yang tidak keluar. Jadi rakyat juga yang kesusahan,” ucap Saut Nathan Samosir Ketua Alfi DPW Provinsi Kalsel, Kamis (28/7) lalu.

Aksi tersebut berakhir dengan menghasilkan beberapa tuntutanbyang akan segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin bersama stakeholder terkait, salah satunya mengembalikan fungsi SPBU seperti sebelumnya.

“Kesepakatannya adalah mencabut Surat poin 551 dari Dishub kepada Pertamina mengenai pembagian bio solar di jalur khusus SPBU di Lingkar Dalam,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan jika dalam batas waktu yang ditentukan tidak dipenuhi, maka pihaknya akan mengambil tindakan untuk mogok kerja.

“Semua kebutuhan di kota Banjarmasin dan kota lain akan terhenti di Pelabuhan dan kapal-kapal lain juga tidak bisa sandar karena barang belum keluar dari Pelabuhan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor mengatakan sebelumnya adanya surat untuk jalur khusus untuk penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bio solar sendiri bertujuan untuk mengurangi antrian panjang di SPBU.

“Setelah berjalan mereka meminta untuk kembali mencabut notulen itu,” ujarnya.

Ia menjelaskan permintaan untuk pencabutan aturan tersebut perlu waktu karena melalui proses dan prosedur yang ada.

“Kita tidak ingin apa yang dikeluhkan masyarakat itu tidak dievaluasi agar mereka nyaman dan tenang. Apalagi keluhannya tadi tiga dan empat hari mengantri ini harus dievaluasi,” tutup Arifin. (SU)

 135 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!