DANA Rp 10 Miliar untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Ini tidak Boleh di Refocusing

DANA Rp 10 Miliar untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Ini tidak Boleh di Refocusing

SuarIndonesia – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi sosialisasikan Peraturan daerah nomor 3 tahun 2011, tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, di desa Mantawakan Mulia Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu, Senin (6/9/2021)

Menurut paman Yani sapaan akrabnya, Sosper tentang pola tarif pelayanan kesehatan pada (RSUD) Ulin Banjarmasin ini, akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat.

Sehingga tidak ada lagi yang merasa terbebani dengan mahalnya biaya kesehatan karena sudah mendapatkan informasi di awal.

“Mindset biaya rumah sakit mahal, orang miskin tidak boleh sakit, ini harus diubah. Karena tarif yang dikenakan sesuai peraturan,” ucapnya.

Yani Helmi juga menegaskan, biaya RS untuk pasien umum, juga menjadi tanggungjawab pemerintah apabila masyarakat tersebut memenuhi syarat sebagai warga tidak mampu.

“Ada dana sekitar 10 miliar rupiah untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Ini tidak boleh di refocusing,” tuturnya.

Anggota DPRD asal partai Golkar ini juga prihatin dengan banyaknya kasus penolakan warga miskin yang berobat di rumah sakit karena faktor biaya.

Sehingga Ia menginginkan agar kasus tersebut jangan sampai terjadi di Kalsel.

“Apa kita tega melihat ada warga banua yang tidak diterima berobat di rumah sakit karena tidak mampu?. Tidak boleh terjadi,” tegasnya

Soper yang diikuti oleh pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel, serta menghadirkan narasumber yang dari Kepala Seksi Rawat Jalan RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini, dan Kepala Radiologi RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Ayatullah.

Muhammad Aini, mengatakan biaya operasional RSUD Ulin Banjarmasin tidak sepenuhnya didapatkan melalui APBD, namun juga melalui biaya tarif yang ditarik dari masyarakat.

“RSUD Ulin diberi kesempatan untuk memungut biaya, tetapi harus berdasarkan Perda,” ujarnya.

Adanya Perda tentang tarif ini adalah satu bentuk jaminan kepada RS dalam menarik biaya dari masyarakat tanpa melanggar hukum atau pungutan liar. Hal ini pun tertuang dalam Pergub nomor 052 tahun 2019.

Menurut Aini, titik berat biaya yang dikenakan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa kesehatan ini, berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan seperti BPJS.

Sehingga masyarakat dapat mempersiapkan dana lebih awal sesuai dengan tarif dan layanan kesehatan yang digunakan.

“Mereka kadang-kadang menyiapkan dana yang dianggap cukup. Ternyata tidak,” ucapnya.

Namun begitu, informasi ini juga menjadi penting bagi pemilik kartu BPJS, yang kerap kali menggunakan jasa kesehatan di luar dari kelas yang seharusnya.

“Untuk pengguna BPJS yang menggunakan jasa lebih tinggi, ada selisih tarif yang dikenakan,” tambahnya.

Secara umum ujar Aini, sumber pembiayaan RSUD Ulin ini terbagi menjadi dua. Yakni dari pemerintah untuk penggajian serta pungutan dari jasa kesehatan untuk operasional.

Kepala Desa Mantawakan Mulia, Kasmiadi memastikan, akan menyampaikan informasi yang didapat kepada masyarakat.

“Yang hadir kan terbatas. Selain karena kesibukan, juga karena menjaga protokol kesehatan. Makanya nanti kami yang akan melanjutkan menyampaikan informasi ini,” ujarnya (HM)

 104 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: