SuarIndonesia – Setelah sidang berjalan tidak kurang dari lima bulan akhirnya Bupati Kabupaten HSU ( Hulu Sungai Utara) nonaktif, H Abdul Wahid dituntut secara akumulatif 16 tahun penjara.
Dengan rincian pidana selama Sembilan tahun, penjara denda selama setahun dan pidana uang pengganti selama enam tahun.
Tuntutan tersebut di sampai JPU KPK (Komisi Pemberantasn Korupsi) pada sidang lanjutan di Pengadilan TIndak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (1/8/2022) malam, di hadapan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusriansyah.
Menurut JPU yang pada sidang tersebut dipimpin Tito Zailani, dengan ketebalan tuntutan sebanyak 850 lembar.
Terdakwa Abdul Wahid secara sah dan meyakin melanggar pasall 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kedua melanggar pasal 12 B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Sedangkan Tindak Pidana Pencucian Uang JPU mematok pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
Dalam tuntutan tersebut JPU menuntut terdakwa Abdul Wahid selama Sembilan tahun.
Denda Rp 500 juta bila tidak dapat membayar subsidair selama setahun, sedangkan uang pengganti sebesar Rp2 6 M lebih bila harta bendanya tidak dapat membayar setelah diperhitungankan dengan asset yang disita berupa uang maupun lahan, maka kurungannya akan bertambah selama enam tahun.
Menurut JPU adanya barang bukti berupakan uang kontan yang nilainy dikisaran Rp 4 M lebih baik berupa uang rupiah maupun dolar USA dan Singapore, serta asset berupa tanah dan sarang burung walet yang nantinya akan diperhitungkan lebih lanjut.
JPU menilai terdakwa Abdul Wahid dianggap menghianati amanah masyarakat Hulu Sungai Utara karena perbuatnya selaku Bupati telah melakukan tindakan untuk memperkaya diri sendiri.
Tindak tersebut dengan menrima sogok atau gratifikasi karena jabatannya, dan menurut JPU KPK Tito Zailani yang membacakan tuntutannya secara bergantian perbuatan terdakwa kiranya dapat menjadi contoh bagi pejabat public lainya untuk tidak berbuat melanggar hukum.
Abdul Wahid
Seperti diketahui terdakwa bersama salah seorang bawahannya yakni Plt Kepala Dinas PUPRP HSU serta dua orang kontraktor terlibat gratifikasi yang ditangkap dalam operasi taangkap tangan (OTT) yang dilancarkan tim KPK beberapa waktu lalu di Amuntai. (HD)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
