SuarIndonesia – Swab massal yang akan digelar di Sekretariat DPRD Kalsel, Senin (10/8/2020) dipastikan akan melibatkan 300 orang, menyusul hasil koordinasi terakhir pimpinan dewan.
Jumlah tersebut terdiri dari 160 pegawai sekretariat, 55 pimpinan dan anggota DPRD, 36 satpam, 30 petugas kebersihan serta 19 wartawan yang bertugas di lingkungan Rumah Banjar.
Menurut Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kalsel, Riduansyah, dari hasil koordinasi sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan kerjanya. Selain ASN dan honorer sekretariat
Semua wakil rakyat serta mitra kerja di lingkup dewan juga diusulkan dilibatkan menjalani swab massal tersebut, yang dipastikan gratis karena menjadi beban Pemprov Kalsel.
“Biaya sepenuhnya ditanggung Dinas Kesehatan, jadi Sekretariat tak mengeluarkan dana sepeser pun,” ujar Riduansyah kepada wartawan, Jumat (07/08/2020) di Banjarmasin.
Riduan mengatakan, bagi pegawai sekretariat diwajibkan untuk mengikuti tes swab. Jika tidak hadir, konsekuensinya dilarang masuk kerja sebelum menunjukkan hasil tes secara mandiri dengan biaya sendiri.
Sedangkan untuk anggota dewan dan mitra kerja tidak ada paksaan, dan sesuai kemauan masing-masing.
“Kami berharap kesediaan semua pihak untuk ikut swab massal, dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di kantor pemerintahan,” tambah Riduan.
Kendati demikian, pelaksanaan swab massal ini dipertanyakan wakil rakyat, mengingat besarnya biaya tes swab dan banyaknya jumlah peserta dengan membebankan kepada APBD, mengingat tes ini sebesar Rp2,5 juta per orang.
“Swab massal menggunakan APBD ini dipastikan membebani keuangan daerah, sehingga disarankan yang mampu untuk biaya sendiri, seperti yang sudah dilakukan sejumlah kolega,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias.
Namun bagi staf dan pegawai rendahan tidak masalah dilibatkan dalam swab massal. Sedangkan yang memiliki kemampuan diminta secara pribadi, agar tidak membebani keuangan daerah, yang saat ini kritis dan banyak kebutuhan yang lebih prioritas.
“Kita tidak memaksakan mereka ikut swab gratis ini, karena merupakan hak mereka,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Kendati demikian, Rachmah mengapresiasi upaya Pemprop untuk melakukan penanggulangan penularan Covid-19 di Kalsel.
Sementara itu, Ketua Fraksi Persatuan Nurani Demokrat DPRD Kalsel, Asbullah mengkritisi program swab massal yang digelar Pemprop menyikapi merebaknya klaster pegawai di lingkungan Pemprov tersebut. Karena dinilai dilaksanakan secara terbuka tanpa perencanaan dan sasaran yang tepat, karena justru membuang-buang anggaran daerah.
“Harusnya dirapid test dulu. Jika hasilnya reaktif dilanjutkan ke tahap tes swab, dan selama ini kan prosedurnya seperti itu,” kata Asbullah. Kamis (6/8/2020) di Banjarmasin.
Hal ini dikarenakan besarnya anggaran yang digelontorkan untuk program swab massal, ia menyarankan untuk melakukan tracking, tracing dan testing secara efektif, sehingga bisa tepat sasaran.
“Tujuannya selain lebih tepat sasaran, juga sebagai upaya efesiensi anggaran daerah. Jika yang bersangkutan non reaktif, buat apa diswab, lebih baik dananya kan bisa digunakan untuk keperluan lain,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
