SuarIndonesia — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan mendesak Polri membuka identitas 20 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk perusahaan yang terafiliasi dengan investor asing.
“Desakan tersebut kami sampaikan menyusul pengumuman Bareskrim Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dari 104 laporan polisi, dengan total luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare,” kata Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat Sri Hartini di Pontianak, Rabu (11/11/2026).
Sri mengatakan penegakan hukum terhadap korporasi tidak cukup hanya dengan penerapan sanksi pidana, tetapi juga harus disertai tindakan administratif hingga pencabutan izin usaha.
“Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya. Tanpa sanksi administratif berat dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut, proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa efek jera,” tutur Sri dilansir dari Antara.
WALHI menyebut dari 97 korporasi yang sedang disidik, sebanyak 22 di antaranya merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA), termasuk yang terafiliasi dengan investor Malaysia dan Singapura.
Organisasi lingkungan tersebut juga meminta Polri mengumumkan nama perusahaan tersangka, induk grup usaha, hingga penerima manfaat akhir atau beneficial owner.
Selain itu, WALHI mendesak penegak hukum menelusuri keterlibatan jajaran direksi dan komisaris perusahaan, bukan hanya berhenti pada manajer atau pelaksana di lapangan.
WALHI turut meminta pemerintah memublikasikan 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut izinnya karena diduga melakukan pembakaran berulang di lahan lebih dari 500 hektare serta tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran yang memadai.
Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai menilai keterbukaan informasi diperlukan agar publik mengetahui korporasi yang terlibat dan lokasi konsesi yang menjadi objek penegakan hukum.
Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak hanya tegas terhadap peladang, tetapi juga menyasar korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.
WALHI Region Kalimantan juga menekankan kewajiban pemulihan lingkungan bagi korporasi yang terbukti melakukan pembakaran. Perusahaan diminta membiayai pemulihan ekosistem gambut serta mengganti kerugian kesehatan masyarakat yang terdampak asap. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
