SuarIndonesia — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan mengatakan sudah tidak ada lagi peluang bagi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming untuk menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status surat keterangan ijazahnya yang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
“Itu kan sudah dibantah oleh Pak Yusril. Bahwa, tidak ada lagi harapan di PTUN karena itu sudah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jadi enggak usah mengulang lagi,” ujar Syahganda di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Syahganda, menyebut klaim yang disampaikan Gibran diminta berjuang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal ijazahnya oleh Presiden, bertentangan dengan pernyataan Yusril yang menyebut tidak ada lagi peluang menempuh jalur PTUN. Menurut Syahganda, pernyataan Yusril itulah yang dianggap sebagai kebenaran.
Syahganda menuturkan, dia berdiskusi sekitar 15 menit dengan Yusril soal persoalan tersebut sebelum Yusril masuk ke ruangan Presiden di Istana pada Selasa (10/11/2026).
Dia juga menilai Presiden tidak mungkin mendorong Wapres menempuh langkah itu, karena Presiden sedang menelusuri pihak yang memakai hasil penyadapan terhadap dirinya. Pekan lalu, kata Syahganda, dia dipanggil Presiden selama dua jam untuk membahas situasi setelah penyadapan itu.
“Jadi tidak mungkin Presiden dalam situasi seperti ini mendorong-dorong Pak Wapres atau siapa pun karena dia sedang memeriksa siapa sebenarnya pengguna sadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit dan teman-teman,” ucapnya.
Sebelumnya, usai bertemu Presiden pada Selasa (10/11), Gibran mengklaim salah satu saran Presiden adalah agar dia tetap fight di PTUN. Caranya dengan menghadirkan seluruh dokumen pendidikan dari SD hingga S-1 dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
Yusril sebelumnya menegaskan putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran bersifat final. MA mengabulkan kasasi gugatan pembatalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
Dalam putusan terpisah, MK disebut tidak menemukan bukti ijazah sekolah Gibran di luar negeri yang dipakai untuk mengurus penyetaraan setingkat SMA.
Pemerintah hormati hak DPR memproses HMP
Sementara itu, dilansir dari Antara, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah menghormati hak legislatif memproses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Ini kita lagi mempelajari karena kita masih menghormati hak-hak legislatif untuk memproses gitu, kita lihat 1-2 hari ini bagaimana tanggapan Bapak Presiden,” kata Syahganda.
Dia menyebut HMP sendiri sebagai bagian dari proses pemakzulan merupakan hak legislatif untuk menyatakan pendapat atas dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat.
Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi.
Pansus tersebut bekerja paling lama 60 hari sejak pembentukan. Laporan pelaksanaan tugas pansus disampaikan dalam rapat paripurna.
Pemerintahan Prabowo tetap berjalan normal
Selanjutnya, Syahganda Nainggolan menyebut roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan normal di tengah dinamika politik yang berkembang saat ini.
Menurut Syahganda, hal tersebut terlihat dari program-program pemerintah yang hingga kini tetap berjalan tanpa pengurangan.
“Kalau menurut saya, pemerintahan sekarang berjalan normal, karena program-program belum ada yang berkurang sampai sekarang,” kata Syahganda.
Dia menegaskan dinamika politik yang terjadi saat ini tidak mengganggu pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Prabowo.
Pada Rabu (11/11), Presiden Prabowo melakukan peresmian Masjid Giok Baitul A’la di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
