SuarIndonesia – Berhembus – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri dari Probawo
Wapres kemudian berdiri di samping Ketua MRP RI, Ahmad Muzani bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Hilirisasi dan Energi Bahlil Lahadalia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut anak sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan niatan tersebut pada Presiden Prabowo dalam pertemuan hari ini.
“Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11/2026).
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut.
Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ucapnya dikutip Detik com.
Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di parlemen.
Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia. DPR merespons putusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Hak tersebut mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran, sebelumnya. (*/ZI)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
