SuarIndonesia — Ombudsman RI (ORI) menegaskan jaminan produk halal merupakan bagian dari hak publik yang wajib dilindungi oleh negara, khususnya pemerintah.
Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan jaminan produk halal bukan hanya masalah administratif terkait dengan penerbitan sertifikat, melainkan berkaitan dengan rasa aman dan keyakinan publik.
“Di samping pencantuman logo dan seterusnya, termasuk juga kemasan, bagi masyarakat, kepastian kehalalan produk itu berkaitan dengan keyakinan, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk yang dikonsumsi,” ungkap Maneger dalam Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala BPJPH, di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Karena itu, kata dia, negara, khususnya pemerintah, harus hadir memastikan sistem jaminan produk halal berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam pandangan Ombudsman, dirinya menuturkan penyelenggaraan jaminan produk halal juga merupakan bagian dari pelayanan publik.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008, Maneger menyebut Ombudsman memiliki mandat untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah malaadministrasi.
Menurutnya, pengawasan tersebut bukan hal baru. Pada 2024, ORI telah menyelesaikan kajian sistemik tentang tata kelola pelayanan sistem jaminan produk halal dan menyampaikan sejumlah saran perbaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta pemangku kepentingan lain yang terkait.
“Tentu kami mengapresiasi sebagian besar saran yang kami berikan telah ditindaklanjuti dengan baik,” kata Maneger, melansir dari Antara.
Namun, dia mengatakan dinamika di lapangan mengharuskan Ombudsman kembali melakukan pengawasan untuk menguji sejauh mana kebijakan kewajiban sertifikasi halal dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.
Dengan demikian, ORI telah melaksanakan pemantauan kepatuhan pelaku usaha serta kesiapan tata kelola halal di DKI Jakarta dan Tangerang pada 14-16 Oktober 2026, yang hasilnya sudah diserahkan kepada Kepala BPJPH.
Hasilnya, dari 159 sampel produk yang diperiksa di ritel modern misalnya, sebanyak 78 produk atau 49,1 persen tidak sesuai ketentuan, sementara 81 produk atau 50,9 persen dinyatakan sesuai. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
