Usulan Jokowi Nafkahi Janda Timbulkan Pro Kontra

Usulan Jokowi Nafkahi Janda Timbulkan Pro Kontra
Foto: dok. KPS

Suarindonesia – Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, Kopi Politik Syndicate (KPS), menyiapkan program gaji untuk petani dan nafkah buat janda. Nafkah untuk janda ini, menurut KPS, penting karena tugas perempuan mendidik anak-anak yang merupakan masa depan bangsa.

“Terutama janda yang tidak mampu, ini adalah bentuk penghargaan pada para ibu dan diatur di agama Islam, untuk memperhatikan janda, anak yatim dan kaum miskin,” kata Direktur Eksekutif KPS Indra Budiman kepada wartawan, Kamis (3/1/2019)

Usulan program tersebut, terutama poin menafkahi janda, justru menuai pro dan kontra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan usulan program itu hanya akan jadi omong kosong belaka.

“Gagasan-gagasan kayak gini kan biasanya realisasinya kosong, banyak juga janji-janji kayak di 2014 itu kan janji-janji kosong. Mau beli Indosat, mau tidak akan menaikkan harga BBM, itu kan tidak proven ya,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/1).

Senada dengan Gerindra, PKS juga tak sepakat dengan usulan program menafkahi janda. PKS menyarankan Jokowi menuntaskan janji kampanye 2014 yang belum dipenuhi.

“Jokowi sebaiknya nggak usah buat janji macam-macam dulu, penuhi janji yang sudah ada aja dulu,” kata Direktur Pencapresan PKS Suhud Alynudin.

Suhud dan Fadli kemudian memaparkan program apa yang akan ditawarkan oleh capres cawapresnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Keduanya kompak, pasangan nomor urut 02 dua akan mengedepankan sektor pertanian.

“Kalau Pak Prabowo yang jelas akan mengedepankan sektor pertanian sebagai prioritas. Karena ini persoalan kedaulatan pangan. Sekarang kan tidak. Bahkan data pertanian saja salah. Antara produksi dan konsumsi salah,” kata Fadli.

Sementara itu Suhud bilang pihaknya akan membatasi impor. Prabowo-Sandiaga bakal melakukan industrialisasi pertanian di pedesaan.

“Sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antara kota-desa, pedalaman-pesisir, serta Jawa-luar Jawa,” imbuh Suhud.

Kubu Jokowi juga buka suara soal usulan program menafkahi janda. Partai Golkar dan PPP mengapresiasi usulan program relawan KPS itu. Kedua partai itu menyebut usulan itu akan dipertimbangkan.

“Sebagai sebuah aspirasi, saya kira patut untuk dipertimbangkan,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan tak menutup kemungkinan usulan itu akan jadi bagian dari program Jokowi-Ma’ruf pada 2019.

“Kami yakini semua ide ataupun program yang diusulkan pada prinsipnya bagus. Kalaupun dirasa bagus dan cocok, bisa untuk melengkapi. Nanti biarlah dikaji oleh Direktorat Program dan Kampanye,” tuturnya.

Meski demikian, Awiek menyebut Jokowi sudah punya program serupa terkait kesejahteraan petani dan penanggulangan kemiskinan.

“Yang serupa, seperti pemberdayaan petani, nelayan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. Meskipun tidak sama persis dan tidak eksplisit, namun spiritnya sama,” ujarnya Awiek.

Kemudian PDIP menjabarkan program nafkahi janda dan gaji petani serupa dan sudah tertuang dalam Nawacita. Terkait nafkah untuk janda ada di dalam Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah tanpa melalui bantuan tunai.

“Itu sudah ada di PKH, nontunai. Pak Jokowi akan konsisten mengikuti rekomendasi BPK, jangan berikan tunai,” ujar Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari. (detikcom/RA)

 301 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: